JAKARTA, KabarSDGs — Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan target tingkat kemiskinan menjadi 7% hingga 6,5% pada akhir tahun 2024. Karena itu, PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai program nasional penurunan kemiskinan harus dapat mewujudkan target yang telah dicanangkan Presiden.
“Kuota PKH 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) itu sangat besar dan sangat signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Tapi masalahnya 95 % penerimanya itu-itu saja. Ini tidak bisa menurunkan kemiskinan jika masih terus berlanjut,” tegas Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam keterangan pers yang diterima KabarSDGs, saat memberikan arahan pada rakor teknis SDM PKH kabupaten Simalungun, Kamis (12/11/2020).
Menurut dia, anggaran PKH ini kan cukup besar mencapai hampir Rp 40 triliun. Ini harus dipertanggungjawabkan dan harus bisa menurunkan angka kemiskinan.
Selain meningkatkan graduasi, Ari sapaan akrab Mensos Juliari P Batubara juga meminta pendamping untuk menekan angka stunting dan TBC karena berdasarkan data badan kesehatan dunia Indonesia menempati urutan ke 3 jumlah penderita kedua penyakit tersebut.
“Kita berada diurutan ke 3 stunting dan TBC. Ini harus ditekan. Tugas kita bersama termasuk pendamping PKH,” jelasnya.
Dia mengatakan, komitmen pemerintah dalam mengatasi TBC diwujudkan dengan memasukkan penyakit ini dalam kategori penerima PKH. Mereka akan mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah per jiwa. Sedangkan untuk mengatasi gizi buruk pendamping PKH bertugas memastikan 1000 hari pertama balita mendapatkan asupan gizi yang cukup karena dalam PKH ada kategor ibu hamil dan anak balita masing masing sebesar 3 juta rupiah.
“Selain bantuan, materi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) juga harus berisi materi pencegahan stunting dan bahaya TBC,” jelasnya.
Sementara itu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan penyaluran bantuan sosial PKH di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara hingga bulan Oktober berjumlah R. 2 trilliun bagi 439.383 KPM PKH.
Sedangkan untuk tingkat nasional, penyaluran bantuan tahap akhir hingga tanggal 24 Oktober telah dicairkan secara serentak diseluruh Indonesia sebesar 36,8 triliun rupiah untuk 10 juta KPM termasuk untuk Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.
Pepen juga menjelaskan dari target satu juta graduasi PKH telah tercapai sebanyak 860.657 KPM pada bulan November ini.
“Untuk provinsi Sumatera Utara tercatat telah menggraduasi sebanyak 27.810 KPM atau 6,1 % dari total KPM. Kabupaten Simalungun tercatat menggraduasi sebanyak 1.066 KPM atau 4.16 % dari total KPM,” jelas Pepen.
Discussion about this post