Surabaya, Kabar SDGs – Pemerintah Kota Surabaya menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi pajak daerah. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, bersama jajaran ke Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Kamis (8/1/2026).
Rombongan Pemkab Sidoarjo disambut langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memaparkan sejumlah kebijakan strategis, mulai dari pengelolaan anggaran berbasis data hingga digitalisasi pendapatan daerah. Dalam paparannya, Eri menegaskan bahwa pemerintahan tidak boleh berjalan berdasarkan asumsi, melainkan harus bertumpu pada data yang akurat dan terintegrasi.
“Pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi, data adalah kunci. Kita harus tahu secara pasti berapa rumah di setiap kampung, jumlah kepala keluarga dan jiwa, siapa yang usia produktif tetapi tidak bekerja, serta siapa yang usia sekolah tetapi tidak sekolah,” ujar Eri Cahyadi.
Menurutnya, ketidaksamaan data akan berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, Pemkot Surabaya mendorong penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang disandingkan dengan data Badan Pusat Statistik, sekaligus memastikan setiap ketidaksesuaian diverifikasi langsung hingga ke lapangan.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Eri menekankan bahwa tingginya penyerapan anggaran tidak dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan. Ia menilai ukuran utama adalah output dan outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Prinsip tersebut diterapkan melalui perencanaan anggaran yang menyesuaikan kemampuan pendapatan daerah per triwulan, dengan kewenangan penuh diberikan kepada tim anggaran untuk menggeser atau menunda kegiatan organisasi perangkat daerah demi menjaga prioritas pembangunan dan stabilitas fiskal.
“Inovasi pengadaan kami lakukan melalui kontrak payung dan lelang per item. Tujuannya efisiensi, transparansi, dan menghilangkan ruang permainan, sehingga harga bisa ditekan dan anggaran yang dihemat dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Eri juga memaparkan keberhasilan digitalisasi pajak daerah, khususnya di sektor rumah makan dan hotel. Seluruh transaksi kini tercatat secara digital dan terhubung langsung ke server Pemkot Surabaya. “Dengan sistem digital penuh, potensi penerimaan pajak bisa mencapai sekitar Rp109 miliar, dibandingkan sebelumnya yang hanya sekitar Rp70 miliar,” ungkapnya.
Mulai 2026, sistem tersebut akan dioptimalkan sepenuhnya dengan server dan aplikasi yang dikelola sendiri oleh Pemkot Surabaya. Meski investasi server mencapai hampir Rp1 miliar, Eri menyebut manfaatnya jauh lebih besar karena dalam tiga bulan terakhir penerimaan pajak meningkat hingga hampir Rp100 miliar. “Pemerintah hidup dari pajak. Sistem digital ini bukan alat penindakan, tetapi bukti kejujuran,” tegasnya.
Digitalisasi juga diterapkan pada sektor parkir. Seluruh titik parkir diarahkan menggunakan sistem non-tunai dengan tetap menyediakan opsi pembayaran tunai. Melalui kerja sama dengan Bank Jatim, Pemkot Surabaya menyiapkan gate system dan alat pencatat parkir digital untuk menekan kebocoran penerimaan sekaligus memantau pendapatan riil juru parkir. “PAD digunakan untuk mengurangi kemiskinan, menekan pengangguran, menurunkan stunting, meningkatkan IPM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, setiap rupiah PAD harus jelas manfaatnya,” kata Eri.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan amanat langsung dari Bupati Sidoarjo yang ingin mempelajari secara langsung sistem pengelolaan di Surabaya. “Beliau sangat ingin hadir, namun karena harus mendampingi kunjungan, kami ditugaskan untuk belajar langsung ke Surabaya,” ujarnya.
Fenny mengatakan, Pemkab Sidoarjo tertarik mempelajari manajemen proyek dan logistik agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab antar OPD, terutama terkait standar harga satuan dan ketepatan waktu pengerjaan. “Kami melihat efisiensi luar biasa di Surabaya. Bapak Bupati berharap kami bisa meniru ketegasan sistem yang diterapkan di sini,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo telah menyusun rencana aksi tahun 2026 dan berharap kunjungan tersebut dapat memperkaya kebijakan yang akan diterapkan. “Kami ingin menanamkan budaya kerja yang disiplin kepada ASN di Sidoarjo, bahwa kenyamanan bekerja harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar, sebagaimana yang sudah berjalan di Kota Surabaya,” pungkasnya.
Discussion about this post