JAKARTA, KabarSDGs – Pemerintah menyiapkan APBN 2021 sebesar Rp 110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dana bantuan sosial (bansos) itu harus disalurkan pada awal Januari.
“Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko, tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” kata Jokowi dalam rapat terbatas bersama jajarannya, Selasa (29/12/2020).
Dari sejumlah anggaran tersebut, Jokowi merinci, sebanyak Rp 45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp 200 ribu per bulan.
Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama 4 bulan.
“Kemudian program kartu prakerja Rp 10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp 14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp 3,78 triliun,” lanjutnya.
Di samping itu, Jokowi menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
Presiden juga meminta agar jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran, dan bila diperlukan dilakukan perbaikan data dengan melibatkan pemerintah daerah.
Terakhir, Jokowi menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Untuk itu, diminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.
“Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan,” ujarnya. YAUMAL HUTASUHUT
Discussion about this post