Bali, Kabar SDGs – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Bali saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu turut membahas persiapan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Surabaya dan Bali pada Juli mendatang untuk melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program percontohan digitalisasi bantuan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Bali sebagai salah satu daerah pelaksana uji coba program tersebut. Menurutnya, digitalisasi penyaluran bantuan sosial merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar berhak secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan sejumlah tahapan pelaksanaan program. Meski demikian, Koster mengakui bahwa jumlah pendaftar yang telah tercatat hingga saat ini masih belum sesuai harapan karena dalam dua pekan terakhir masyarakat Bali disibukkan dengan rangkaian perayaan hari raya.
“Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Ia optimistis proses pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu dekat mengingat cakupan wilayah Bali yang relatif kecil dibandingkan provinsi lain.
“Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Gubernur Koster juga berharap dukungan pemerintah pusat melalui penambahan agen pendamping sehingga proses pendaftaran dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar. Selain itu, Pemprov Bali juga menyatakan kesiapan menyambut rencana kunjungan Presiden RI ke daerah tersebut.
“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Pada rakor yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program percontohan digitalisasi bantuan sosial. Ia meminta seluruh kepala daerah menjaga koordinasi agar target pendaftaran dapat segera tercapai.
Secara khusus, Luhut juga mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat transformasi penyaluran program perlindungan sosial agar semakin tepat sasaran melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Program ini juga menjadi bagian dari perluasan pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten dan kota yang diharapkan menjadi fondasi awal pengembangan Government Technology (GovTech) di Indonesia.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat pemerintah terkait lainnya.
Discussion about this post