Bali, Kabar SDGs – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Prof. Taruna Ikrar, kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam pengawasan obat di kancah internasional. Dalam forum bergengsi Asia-Pacific Self-Medication Industry (APSMI) Meeting and Seminar di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Bali, Kamis (9/10/2025), ia menyerukan pentingnya tanggung jawab dan literasi dalam penggunaan obat.
“Obat bukan sekadar zat kimia, melainkan amanah kehidupan. Di dalam setiap butir obat tersimpan harapan untuk sembuh dan hidup lebih baik. BPOM hadir bukan hanya untuk mengawasi, tetapi untuk memastikan amanah itu dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Taruna di hadapan para regulator dan pelaku industri farmasi dari berbagai negara Asia Pasifik.
Dalam paparannya, Taruna menyoroti meningkatnya tren self-medication atau pengobatan mandiri di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia melakukan pengobatan sendiri, terutama setelah pandemi COVID-19.
“Self-medication bukan sekadar tren, tapi wujud kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Namun kemandirian tanpa literasi hanya akan menimbulkan risiko baru. Karena itu, BPOM menempatkan edukasi dan literasi kesehatan sebagai benteng utama,” tegasnya.
Ia menjelaskan, masyarakat yang memiliki literasi obat akan mampu memilih dan menggunakan obat secara aman, serta berkontribusi aktif dalam menciptakan sistem kesehatan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.
Sejalan dengan amanat UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024, BPOM kini tengah membangun sistem regulasi yang seimbang antara perlindungan dan kemajuan industri. Digitalisasi sistem pengawasan, seperti track and trace, 2D barcode, dan e-label, menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan keamanan produk hingga ke tangan masyarakat.
Selain itu, BPOM juga memperluas akses distribusi obat bebas melalui fasilitas non-apotek seperti supermarket dan minimarket dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko. “Regulasi bukan untuk membatasi, tetapi untuk menuntun inovasi agar tetap berakar pada keselamatan dan berbuah bagi kemaslahatan,” ujar Taruna.
Ia turut menekankan pentingnya sinergi Academia–Business–Government (ABG) sebagai model kolaborasi nasional untuk memperkuat riset dan inovasi teknologi kesehatan. Langkah ini disebutnya sebagai bagian dari perjalanan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kehadiran BPOM RI dalam forum APSMI menjadi pengakuan internasional atas peran strategis Indonesia dalam memperkuat keamanan dan kemandirian obat di kawasan Asia Pasifik. BPOM dinilai berhasil menyeimbangkan integritas regulasi dengan keterbukaan inovasi, sehingga menjadi mitra utama dalam membangun sistem kesehatan yang adaptif dan berdaya saing global.
“Dari Bali, kita kirimkan pesan kepada dunia: bahwa kesehatan adalah hak setiap manusia, dan obat adalah simbol tanggung jawab bersama. Mari kita jaga amanah kehidupan ini dengan ilmu, empati, dan komitmen,” tutup Taruna.
Dengan semangat “Menjulang, Membumi, dan Mengakar,” BPOM RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat literasi kesehatan, menegakkan keadilan akses obat, serta membangun kepercayaan publik melalui pengawasan yang transparan, inovatif, dan humanis demi bangsa yang sehat dan bermartabat di mata dunia.
Discussion about this post