Kementerian PPPA Tahun Ini Fokus Mewujudkan Model Desa Ramah Perempuan dan Anak

JAKARTA, KabarSDGs – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di tahun 2022 ini pihaknya akan fokus mengimplementasikan model Desa atau Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakatan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Kalau untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak-nya kita bekerja sama dengan Kementerian Desa, untuk kelurahannya tentunya adalah dengan Kemendagri. Saya sangat bersyukur walaupun ini kementerian kecil, dengan tusi (tugas dan fungsi) koordinatif ini, support teman-teman kementerian atau lembaga itu luar biasa,” ujar Bintang dalam release Sekretariat Kabinet (Setkab), Sabtu (23/04/2022).

Ia menerangkan, DRPPA adalah sebuah desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

Menurutnya, pengembangan model ini untuk menjawab lima arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait PPPA dimulai dari tingkat mikro yaitu desa/kelurahan. Kelima arahan tersebut adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender, peningkatan peran ibu atau keluarga dalam pengasuhan atau pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

“Di salah satu desa dengan kepala desa perempuan, melalui Perdes-nya (peraturan desa), yang diikuti dengan penganggaran yang ada, kemudian diikuti dengan sanksi sosial, beberapa desa sudah mampu menihilkan dari perkawinan anak,” ujar Bintang

Ia berharap semua daerah di tanah air dapat mereplikasi model DRPPA ini. Pihaknya akan mencoba dengan mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

“Kalau ini berhasil, kita harapkan pimpinan daerah, bupati atau wali kota setempat mereplikasi model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini,” pungkas Bintang.