Jepang, KabarSDGs.com – Kementerian PUPR berupaya mengatasi peningkatan kebutuhan air, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi di Indonesia dengan mengoptimalkan pengoperasian bendungan.
Hal tersebut disampaikan oleh Perekayasa Ahli Utama Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Arie Setiadi Moerwanto, yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Pertemuan ke-19 The High-level Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters di Jepang, Kamis (21/4).
Arie mengatakan selama beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami berbagai bencana alam, seperti banjir besar di DKI Jakarta dan Banten serta Siklon Tropis Seroja yang memicu arus angin kencang, banjir bandang, dan tanah longsor di 11 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.
“Data hidrologi menunjukkan bahwa perubahan iklim dan pemanfaatan lahan telah menyebabkan intensitas hujan harian tinggi serta ketidakseimbangan antara debit maksimum dan minimum sungai yang besar, sehingga memicu bencana banjir dan kekeringan di berbagai daerah,” kata Arie.
Untuk mengatasi berbagai bencana alam tersebut, Kementerian PUPR berupaya mengoptimalkan pengoperasian bendungan yang ada di Indonesia agar dapat beradaptasi dengan perubahan iklim.
Indonesia saat ini memiliki 248 bendungan yang sudah dibangun dan 33 bendungan yang sedang dibangun, dimana 70 persen diantaranya berusia lebih dari 20 tahun.
“Kami bekerja sama dengan BMKG dan Kementerian Pertanian untuk menerapkan teknologi prediksi curah hujan dan ketinggian air untuk meningkatkan keakuratan waktu pelepasan air bendungan, agar kapasitas penyimpanan air hujan dan penyerapan debit masuk menjadi lebih besar,” ujar Arie.
Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas bendungan di Indonesia kurang dari 50 persen aliran yang masuk per tahun.
Artinya jumlah air di bendungan bisa dengan mudah memenuhi daya tampung bendungan pada awal musim hujan, sehingga tidak ada ruang tersisa untuk menyerap debit masuk.
“Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian PUPR memodifikasi bendungan dengan meningkatkan kapasitas asupan dan menyediakan gerbang tambahan untuk mengamankan ruang penyimpanan dan penyerapan debit masuk,” tuturnya.
Selain itu, Kementerian PUPR juga menawarkan beberapa opsi pembiayaan infrastruktur untuk memastikan upaya peningkatan penyimpanan air melalui konstruksi dan rehabilitasi bendungan dapat dilaksanakan.
Skema ini dipercaya dapat menarik lebih banyak sektor swasta untuk berinvestasi di bidang sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air.
“Indonesia akan terus berkontribusi dalam diskusi global tentang masalah air. Bekerja sama dengan United Nation for Disaster Risk Reduction (UNDRR), kami akan menjadi tuan rumah sesi ke-7 Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali pada Mei 2022 mendatang serta World Water Forum pada tahun 2024,” tutupnya.
Discussion about this post