Aceh, Kabar SDGs – Perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 kini memasuki usia 20 tahun. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan momentum ini sebagai masa perdamaian terpanjang di dunia. Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya pada peringatan 2 Dekade Hari Damai Aceh di Balai Meuseuraya, Jumat (15/8/2025) lalu.
“Hari ini, genap 20 tahun perdamaian Aceh. Ini adalah waktu yang panjang. Waktu yang membosankan, waktu yang menggairahkan, waktu yang penuh tantangan. Ini adalah waktu perdamaian terpanjang yang pernah ada jika dibandingkan dengan perdamaian di negara lain,” ujar Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem.
Ia mencontohkan beberapa perjanjian damai yang tidak bertahan lama di sejumlah belahan dunia, seperti konflik India dengan Kashmir, Thailand dengan Pattani, hingga Filipina dengan Moro. Menurutnya, Aceh justru mampu bertransformasi menjadi wilayah yang aman dan demokratis dalam dua dekade terakhir.
Mualem mengakui butir-butir kesepakatan belum seluruhnya dijalankan oleh Pemerintah Pusat. Meski demikian, para kombatan tetap menjaga iklim damai. “Dalam rentang waktu dua dekade ini, kita menjalani perdamaian dengan ikhlas. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Pusat untuk menjalankan dan menepati seluruh butir-butir perjanjian yang kita sepakati karena saat ini baru sekitar 30 persen saja yang ditepati,” katanya.
Mantan Panglima GAM itu menambahkan janji pemerintah mengenai pengadaan lahan untuk mantan kombatan belum kunjung terealisasi akibat seringnya pergantian pejabat. “Pergantian di tingkat menteri yang kerap terjadi inilah yang membuat kami harus berulang kali datang dan menjelaskan hal yang sama,” ungkapnya.
Ia mengimbau para kombatan untuk tetap bersabar. “Untuk itu, kepada teman-teman kombatan, saya imbau untuk tetap bersabar. Sebagai pimpinan, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah ini, saya akan menghadap Presiden Prabowo untuk menyampaikan berbagai hal terkait poin-poin perdamaian yang belum diaplikasikan,” ucapnya.
Mualem juga menyarankan alternatif dana abadi jika pengadaan lahan sulit diwujudkan. Ia mengajak seluruh pihak menjadikan momentum dua dekade perdamaian sebagai pengingat untuk menghormati hukum dan adat, mengenang syuhada, serta membangun Aceh lebih baik. “Kepada para kombatan, saya mengimbau untuk tetap berkomitmen menjaga perdamaian demi Aceh yang lebih baik di masa mendatang. Selamat Hari Damai Aceh ke-20. Mari bersatu membangun Nanggroe tercinta menuju kemakmuran dan kejayaan,” ujarnya.
Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al-Haythar dalam kesempatan yang sama juga menegaskan perlunya momentum ini dijadikan pijakan baru. “Peringatan 2 dekade Perdamaian Aceh harus kita jadikan sebagai titik balik untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Pimpinan Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif harus lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan serta bekerja sebaik-baiknya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh,” ucapnya.
Ia menambahkan, “Mari kita perkuat kembali semangat kolektif untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang berdaulat dalam damai menuju Aceh yang sejahtera, kuat dan bermartabat.”
Peringatan 20 tahun Hari Damai Aceh ditandai dengan pelepasan merpati putih di pelataran Balai Meuseuraya Aceh oleh Gubernur, Wali Nanggroe, dan unsur Forkopimda. Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Plt Sekda Aceh M Nasir, Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal, Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, sejumlah gubernur Aceh periode sebelumnya, perwakilan NGO dan LSM, serta para tamu undangan.
Discussion about this post