Banda Aceh, Kabar SDGs – Pemerintah Aceh mulai mengarahkan pembangunan ekonomi daerah pada penguatan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal. Upaya tersebut dibahas dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha untuk menyusun arah investasi serta pengembangan industri dalam jangka panjang.
Forum yang diselenggarakan PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda di Banda Aceh, Selasa (6/10/2026), mengangkat tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh.” Melalui agenda ini, pemerintah daerah mendorong penyusunan peta jalan pembangunan industri untuk periode 10 hingga 20 tahun mendatang, sehingga potensi sumber daya Aceh dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menyampaikan bahwa Aceh memiliki beragam potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, energi, hingga pariwisata. Namun, pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara profesional dan berkelanjutan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jangan sampai sumber daya Aceh keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di daerah lain,” ujarnya.
Taufik menilai, pengolahan komoditas unggulan di dalam daerah perlu diperluas agar manfaat ekonomi tidak hanya berasal dari penjualan bahan mentah. Pengembangan industri pengolahan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan energi diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Ia juga berharap AEDF 2026 menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar menjadi ruang bertukar gagasan. Hasil forum diharapkan mencakup peta jalan pengembangan industri, peluang investasi yang terukur, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta kesiapan infrastruktur. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, perbankan, dan masyarakat juga dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut.
Direktur Utama PT PEMA, Faisal Ilyas, mengungkapkan bahwa besarnya sumber daya alam Aceh belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan nilai tambah yang dinikmati daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui pengembangan industri dan masuknya investasi produktif.
“Kita punya laut yang luas, namun nilai tambah laut kita dinikmati orang luar Aceh. Kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi yang kita jual barang mentah,” kata Faisal.
Menurut Faisal, pengembangan industri pengolahan menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Karena itu, penyusunan rencana jangka panjang diperlukan agar arah pembangunan dan investasi dapat berjalan lebih terarah.
“Lewat forum ini kita akan membuat roadmap apa yang akan kita lakukan 10 hingga 20 tahun ke depan,” ujarnya.
Faisal menambahkan, PEMA memiliki peran sebagai salah satu instrumen ekonomi daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan Aceh. Hingga saat ini, perusahaan tersebut secara akumulatif telah menyetorkan dividen sebesar Rp128 miliar kepada Pemerintah Aceh.
Ke depan, PEMA berupaya meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kondisi fiskal daerah dan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Pengembangan investasi dan kegiatan industri diharapkan dapat memperkuat peran perusahaan dalam mendukung perekonomian Aceh.
Dalam rangkaian AEDF 2026, enam kerja sama turut ditandatangani untuk mendukung pengembangan investasi dan industri di berbagai sektor. Kesepakatan pertama dilakukan bersama Tigallapan Investama untuk melaksanakan kajian bersama mengenai potensi pengembangan energi terbarukan.
PEMA juga menjalin kerja sama strategis dengan Kedah Agro Ausin Berhad yang mencakup sejumlah bidang, antara lain agroindustri, perdagangan, agrowisata, logistik, teknologi, peternakan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Kerja sama berikutnya dilakukan bersama Citaglobal melalui kajian bersama mengenai peluang pengembangan energi dan bahan bakar berkelanjutan. Sementara itu, PT Banda Sentra Nasional (BSNS) terlibat dalam kerja sama pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Aceh.
Di sektor manufaktur, PT Indo Surya Galvalume (ISG) menandatangani nota kesepahaman atau MoU yang disertai peluncuran awal pabrik baja ringan. Kerja sama tersebut juga mencakup MoU dan peluncuran awal tenant hebel serta bata pracetak.
Berbagai kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas peluang investasi dan memperkuat fondasi industri di Aceh. Melalui penyusunan roadmap jangka panjang dan pengembangan kemitraan strategis, pemerintah daerah berharap sumber daya lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, menciptakan kesempatan kerja, serta memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Discussion about this post