Dushanbe, KabarSDGs – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Duta Besar RI untuk Republik Tajikistan dan Kazakhstan Fadjroel Rachman menghadiri Plenary Session pada 3rd High Level International Conference on the International Decade for Action “Water for Sustainable Development” 2018-2028. Sesi ini dilaksanakan pada Selasa (11/06/2024), di Dushanbe, Tajikistan. Dan dihadiri oleh Perdana Menteri Tajikistan Kokhir Rasulzoda, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Air Republik Tajikistan Daler Juma.
Menteri Basuki menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Tajikistan atas keberhasilannya menyelenggarakan Dushanbe Water Conference. Mulai dari konferensi pertama dan kedua pada 2018 dan 2022 lalu, hingga konferensi ketiga yang tengah berlangsung saat ini.
“Pemerintah Tajikistan telah menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam merespon isu mengenai sumber daya air. Dibuktikan dengan penyelenggaraan 2nd Dushanbe Water Conference 2022 yang berperan penting terhadap tema dialog interaktif pada UN 2023 Water Conference, yang kemudian menghasilikan Water Action Agenda,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga berterimakasih kepada Pemerintah Tajikistan dan para delegasi negara lainnya yang telah mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan World Water Forum ke-10 pada 18-25 Mei 2024 lalu. Selama seminggu, World Water Forum ke-10 telah mempertemukan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan agenda air. Mulai dari pemerintah, anggota parlemen, organisasi internasional, LSM, hingga sektor swasta, dan generasi muda.
“Pada Opening Ceremony, Presiden RI Jokowi menyampaikan bahwa air untuk kemakmuran bersama hanya dapat dicapai melalui kolaborasi bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut sebagai kunci untuk melestarikan air mulai dari saat ini demi kemakmuran bersama di masa mendatang,” kata Menteri Basuki.
Sebagaimana tertera dalam Sustainable Development Goals (SDGs) poin 6, akses air bersih dan sanitasi aman untuk semua harus dicapai pada 2030. Sementara, berdasarkan laporan PBB pada 2022 mengenai SDGs, akses untuk layanan air minum aman hanya mencapai 73% dari populasi global, dan untuk sanitasi dasar hanya mencapai 57%.
“Indonesia telah mencapai 92% layanan air minum dan 86% layanan sanitasi dasar pada tahun 2023. Meski begitu, masih banyak aksi yang harus dilakukan untuk mencapai target akses air bersih dan sanitasi aman pada 2030. Pesan penting dan krusial yang harus diingat dari UN Water Conference yang menyatakan bahwa air untuk kebaikan bersama, dan akses air minum dan sanitasi aman adalah hak manusia yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, harus selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh populasi,” jelas Menteri Basuki.
Menteri Basuki kemudian mengajak seluruh delegasi yang hadir untuk bersama-sama melakukan kolaborasi aksi nyata yang transformatif demi mencapai tujuan bersama untuk ketahanan air secara global. Dengan tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan, kesetaraan, dan keadilan sosial.
“Terima kasih atas seluruh dedikasi dan upaya untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan air. Kita harus berkomitmen untuk memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan kemauan politik kolektif kita dalam mengkatalisasi perubahan yang berarti. Serta memajukan agenda air global yang sejalan dengan SDGs. Forum ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman satu sama lain. Dan semoga dapat meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antar negara dan institusi global,” tandas Menteri Basuki.
Discussion about this post