Jakarta, KabarSDGs — Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pergerakan masyarakat diprediksi meningkat signifikan dan sektor penyeberangan kembali menjadi simpul penting mobilitas nasional.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan penuh dalam mendukung kebijakan pengaturan lalu lintas dan pembatasan angkutan barang yang ditetapkan pemerintah, terutama di lintasan utama Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk yang diproyeksikan menjadi pusat pergerakan terbesar.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa meningkatnya volume kendaraan menuntut pengaturan yang lebih ketat dan menyeluruh agar tidak terjadi penumpukan di pelabuhan utama.
“Kami memperkirakan akan terjadi peningkatan pergerakan masyarakat dan volume kendaraan di sektor penyeberangan. Karena itu, sejumlah pelabuhan pendukung disiapkan untuk memecah kepadatan,” ujar Aan, Jumat (5/12).
Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan selama Angkutan Nataru 2025/2026.
Sesuai SKB, mulai 19 Desember 2025 pukul 15.00 hingga 4 Januari 2026 pukul 24.00, Pelabuhan Merak akan melayani pejalan kaki, sepeda, dan kendaraan golongan IVa, IVb, Va, Vb, serta VIa.
Kendaraan golongan II, III, dan VIb dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Sementara kendaraan golongan VII hingga IX diarahkan ke BBJ Bojonegara.
Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera menuju Pelabuhan Panjang akan beroperasi secara opsional apabila terjadi antrean angkutan barang.
Untuk arus sebaliknya dari Sumatera ke Jawa, Pelabuhan Bakauheni melayani pejalan kaki hingga kendaraan golongan VIb. Kendaraan barang golongan VII, VIII, dan IX diarahkan ke BBJ Muara Pilu, dengan Pelabuhan Panjang dan BBJ Muara Pilu sebagai cadangan apabila terjadi kepadatan.
Di lintasan Ketapang–Gilimanuk, prioritas diberikan kepada sepeda motor, mobil penumpang, dan bus, sementara mobil barang golongan VII hingga IX dialihkan ke rute Tanjung Wangi–Gilimas atau Jangkar–Lembar mulai 19 Desember 2025 pukul 00.00. Dermaga Bulusan disiapkan untuk mendukung layanan jika terjadi lonjakan akibat cuaca ekstrem.
Untuk menjaga kelancaran arus kendaraan menuju pelabuhan, pemerintah menerapkan delaying system, pemeriksaan tiket, dan penyiapan buffer zone di berbagai titik.
Untuk Merak dan Ciwandan, pengaturan dilakukan di rest area KM 43A dan KM 68A ruas tol Tangerang–Merak, lahan PT Munic Line di Cikuasa Atas, dan area parkir Pelabuhan Indah Kiat.
Sementara itu, delaying system menuju Bakauheni ditempatkan di rest area KM 49B dan KM 20B, serta titik non-tol seperti Terminal Agribisnis Gayam dan Rumah Makan Gunung Jati.
Di Ketapang dan Gilimanuk, delaying system dan pemeriksaan tiket dilakukan di Grand Watudodol, Dermaga Bulusan, Terminal Kargo Gilimanuk, serta Terminal Bus Gilimanuk untuk sepeda motor.
Pembatasan Radius Beli Tiket
Dalam pengaturan Nataru tahun ini, pembatasan radius pembelian tiket diterapkan khusus untuk mengantisipasi praktik percaloan di sekitar pelabuhan.
Teknologi geofencing digunakan untuk mencegah pembelian tiket oleh calo ayang kerap memanfaatkan tingginya permintaan.
Sistem ini saat ini difokuskan untuk memblokir aktivitas percaloan, dan ke depannya akan terus dikembangkan untuk meningkatkan ketertiban pembelian tiket oleh seluruh pengguna jasa.
Radius larangan pembelian ditetapkan 4,71 km dari Pelabuhan Merak, 4,24 km dari Pelabuhan Bakauheni, 2,65 km dari Pelabuhan Ketapang, dan 2 km dari Pelabuhan Gilimanuk.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, ASDP memastikan kesiapan operasional di seluruh pelabuhan utama.
Di Merak, 1.197 personel disiagakan dengan kapasitas hampir 5.000 kendaraan campuran, dan di Bakauheni 737 personel mendukung kapasitas hingga 7.000 kendaraan campuran.
Di Ketapang, ASDP menurunkan 350 personel dengan daya tampung 2.370 kendaraan kecil, dan di Gilimanuk 250 personel mengelola kapasitas hingga 1.335 kendaraan kecil.
Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Lasse, menegaskan bahwa seluruh kesiapan SDM, armada, dan infrastruktur telah direncanakan secara menyeluruh.
“Periode Nataru adalah momentum dengan lonjakan mobilitas tinggi, sehingga kesiapan operasional menjadi kunci untuk menciptakan perjalanan yang lancar dan aman,” ungkapnya.
Dari sisi layanan tiket, Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengimbau pengguna jasa untuk membeli tiket lebih awal melalui Ferizy, yang telah membuka akses pembelian hingga H–60.
“Pembelian tiket sejak jauh hari penting untuk menghindari antrean. Sistem akan mendeteksi lokasi GPS, dan bila pembelian dilakukan terlalu dekat pelabuhan oleh pihak tak berwenang, transaksi tidak dapat diproses,” tegas Windy.
Selain pengaturan pergerakan darat, penundaan keberangkatan kapal dapat diberlakukan berdasarkan peringatan BMKG terkait cuaca ekstrem.
Dirjen Aan menegaskan bahwa keputusan penundaan sepenuhnya bertujuan menjaga keselamatan penumpang, awak kapal, dan muatan. Informasi perubahan jadwal akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah dan operator.
Dengan koordinasi yang solid antara Kementerian Perhubungan, ASDP, Korlantas Polri, Kementerian PUPR, serta seluruh pemangku kepentingan, layanan penyeberangan pada periode Nataru 2025/2026 diharapkan berjalan aman, tertib, dan memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat.
Discussion about this post