Jakarta, Kabar SDGs – Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan agar penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan kembali melalui dapur sekolah. Menurutnya, konsep tersebut dapat memperkuat pengawasan terhadap keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
Charles mengatakan, tujuan baik dari program MBG perlu disertai perencanaan serta desain penyelenggaraan yang matang agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil optimal.
“Niat baik tanpa perencanaan yang baik tentu tidak menghasilkan hasil yang baik,” kata Charles kepada wartawan di gedung DPR, Senin (14/9/2026).
Ia menyoroti jumlah kasus keracunan yang terjadi selama sekitar satu setengah tahun pelaksanaan MBG. Berdasarkan data yang disampaikannya, tercatat lebih dari 584 kejadian yang tersebar di 254 kabupaten/kota dan 33 provinsi.
“Artinya hampir semua provinsi di Indonesia pernah menjadi tempat terjadinya kasus keracunan yang tinggi,” ujar Politikus PDIP ini.
Menurut Charles, kondisi tersebut menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan MBG. Ia menilai persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga menyangkut desain program secara keseluruhan.
“Kalau menurut saya, kita harus mau melakukan evaluasi total. Karena ini desainnya bermasalah, sehingga harus mau mengubah desain dari penyelenggaraan program ini,” tegas Legislator dapil Jakarta ini.
Charles kemudian kembali menyampaikan gagasan yang sebelumnya telah ia dorong, yakni penerapan konsep school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah. Melalui mekanisme tersebut, makanan MBG dapat disiapkan langsung di lingkungan sekolah.
Ia menilai pengolahan makanan di sekolah berpotensi mempermudah pengawasan terhadap kualitas bahan, keamanan pangan, proses memasak hingga distribusi makanan kepada siswa.
“Oleh karena itu, kenapa saya dari awal mendorong, kenapa tidak kita kembalikan saja ke dapur sekolah. Kita kembalikan ke school-based kitchen, diselenggarakan melalui dapur sekolah,” katanya.
Menurut Charles, pemerintah memiliki peluang untuk menyediakan fasilitas dapur di sekolah melalui program pembangunan maupun perbaikan sarana pendidikan. Hal tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan perbaikan sekolah dalam jumlah besar yang sebelumnya telah disampaikan Presiden.
“Kan dari sekolah, toh Bapak Presiden pernah menyampaikan bahkan melakukan operasi terhadap ratusan ribu sekolah yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Dengan adanya program perbaikan sekolah tersebut, Charles menilai keterbatasan dapur tidak semestinya menjadi hambatan yang tidak dapat diselesaikan. Fasilitas dapur yang memenuhi standar keamanan pangan dapat dibangun bersamaan dengan proses renovasi atau peningkatan sarana sekolah.
“Sehingga kalau alasannya sekolah ini tidak memiliki dapur, ya ketika melakukan operasi dan perbaikan terhadap sekolah tersebut, ya bisa saja sekaligus memperbaiki dan membangunkan,” katanya.
Charles menegaskan bahwa MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang positif karena memberikan makanan bergizi secara gratis kepada siswa. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan sistem yang mampu memastikan makanan yang diterima peserta didik aman untuk dikonsumsi.
“Kita sudah beruntung bisa menyelenggarakan program makan gratis bagi siswa-siswa ini,” pungkasnya.
Discussion about this post