JAKARTA, KabarSDGs – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berusaha mendorong percepatan transformasi digital nasional yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.
Dalam rilis pers yang diterima di Jakarta pada Kamis (6/7/2023), Sekretaris Jenderal Kominfo, Mira Tayyiba menyatakan, transformasi digital yang inklusif tidak hanya mencakup ketersediaan akses terhadap infrastruktur digital, tetapi juga menekankan pada aspek keterampilan dan kompetensi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.
“Jadi, bukan hanya dalam konteks parsial di perkotaan dan perdesaan, atau 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan non-3T, tetapi juga memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, dapat mengakses infrastruktur dan ruang digital secara merata dan aman,” ujar Mira saat membuka acara Focus Group Discussion Strategi Hilirisasi Ekonomi Digital di Jakarta Pusat.
Terkait dengan transformasi digital yang memberdayakan, Mira menegaskan, agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital secara produktif.
“Transformasi digital yang berkelanjutan berarti masyarakat dapat terus-menerus merasakan manfaat teknologi digital dan dapat mendukung pemenuhan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030,” ungkapnya.
Mira menambahkan, transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan tersebut dilaksanakan dalam empat area utama, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.
“Keempat area tersebut diyakini sebagai sektor strategis yang berkesinambungan sekaligus saling mempengaruhi sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat mendorong digitalisasi maupun hilirisasi manfaat kemajuan digital kepada seluruh lapisan masyarakat,” jelas Mira.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana menegaskan, peran penting Kemenkominfo dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Menurutnya, akselerasi transformasi digital menjadi ranah Kemenkominfo.
Oleh karena itu, ia menilai, Kemenkominfo harus memiliki regulasi, strategi, dan langkah yang jelas agar cetak biru transformasi digital dapat benar-benar dikolaborasikan dengan baik.
“Harapannya nanti dengan pertemuan ini kita sudah memiliki beberapa pemikiran, sudah memiliki beberapa usulan rekomendasi yang nanti bisa kita ajukan untuk mempercepat langkah-langkah dan peran Kemenkominfo dalam pembangunan ekonomi ke depan, setidaknya dalam lima tahun mendatang ini, terutama dalam penyusunan RPJM 2024/2029,” pungkas Wijaya.
Discussion about this post