Jakarta, Kabar SDGs – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyatakan sumber dana program tiga juta rumah tidak hanya dari anggaran negara. Pengusaha yang dikenal sebagai Ara berencana mengambil manfaat dari dana para pengusaha lokal.
Ara berencana menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan lokal. Pada tahun lalu, dana CSR yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara mencapai Rp 11,2 triliun.
“Saya sudah menghubungi rekan-rekan pengusaha saya yang akan membantu pendanaan program tiga juta rumah. Mungkin teman-teman pengusaha dapat membantu dalam membangun,” kata Ara di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).”
Ara menyampaikan, program tiga juta rumah yang dikerjakan oleh pihak swasta bukan dalam bentuk proyek. Ara menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan CSR dengan memberikan kontribusi pada program tiga juta rumah.
“Saya percaya bahwa kita perlu berinovasi dalam pelaksanaan program tiga juta rumah, namun tetap patuh pada peraturan,” ujarnya.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia sebelumnya menyarankan adanya inovasi mendasar untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah setiap tahun yang merupakan salah satu program dari presiden terpilih Prabowo Subianto.
Insannul Kamil, Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur Kadin Indonesia, menyatakan perlunya perubahan dalam tata kelola pemerintah terkait pembangunan rumah. Target Presiden Terpilih Prabowo yang baru adalah tiga kali lipat lebih besar daripada target Presiden Joko Widodo yang hanya 1 juta rumah per tahun.
“Pembentukan badan atau pemisahan divisi perumahan memerlukan evaluasi yang teliti.” Namun kedua pilihan tersebut dipastikan akan mempercepat pencapaian 3 juta rumah per tahun,” ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (7/5).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data kebutuhan atau backlog rumah tetap sebesar 12 juta unit sejak tahun 2018 hingga mencapai 12,71 juta unit pada tahun 2021. Angka tersebut menyusut menjadi 10,51 juta unit pada tahun 2022.
Dengan demikian, total rumah yang dibangun dari tahun 2018 hingga 2021 hanya sekitar 1,66 juta unit, atau sekitar 300.000 hingga 400.000 unit setiap tahun. Oleh karena itu, pencapaian target pembangunan 3 juta rumah per tahun di bawah kepemimpinan Prabowo layak dihargai.
Insannul menekankan pentingnya regulasi dalam mencapai target pembangunan rumah tersebut. Menurutnya, regulasi merupakan hambatan terbesar dari pencapaian target tersebut.
“Regulasi mengenai target 3 juta rumah per tahun ini butuh perubahan dari cara biasa ke cara yang tidak biasa, ini yang agak menjadi masalah di level birokrasi tengah ke rendah,” ujarnya.
Discussion about this post