Batam, Kabar SDGs – Pemerintah Kota Batam mendukung pemanfaatan industri kreatif sebagai media edukasi kepada masyarakat, salah satunya melalui penayangan film bertema pertanahan yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman publik mengenai hak atas tanah dan penyelesaian sengketa.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri pemutaran perdana film “Tanah Sengketa” yang digelar secara serentak di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Di Kota Batam, kegiatan nonton bersama yang diprakarsai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau berlangsung di Mega XXI, Mega Mall Batam Centre, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperluas literasi masyarakat di bidang agraria melalui media perfilman. Dengan penyajian yang lebih ringan dan menarik, film ini diharapkan mampu menyampaikan berbagai persoalan pertanahan secara mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai kalangan.
Amsakar Achmad menilai film “Tanah Sengketa” mampu menggambarkan persoalan konflik agraria yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, film tersebut bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah yang sah, hak atas tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum.
Ia juga berpandangan bahwa penyampaian informasi melalui media sinema lebih efektif dibandingkan metode sosialisasi konvensional karena lebih mudah diterima masyarakat. Mengingat persoalan pertanahan berkaitan langsung dengan kehidupan dan kondisi ekonomi masyarakat, pendekatan kreatif dinilai mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya administrasi pertanahan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurus Sholichin, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam atas dukungan terhadap peluncuran film edukatif tersebut.
Menurutnya, upaya mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan maupun memberantas praktik mafia tanah memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat.
Melalui pemutaran film secara serentak ini, BPN Provinsi Kepulauan Riau berharap kesadaran masyarakat dalam menata administrasi pertanahan terus meningkat. Dengan demikian, kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat semakin terwujud sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang aman dan kondusif di wilayah Kepulauan Riau.
Discussion about this post