YOGYAKARTA, KabarSDGs – Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia kembali mengajak Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) untuk bersinergi melakukan percepatan pendataan penyandang disabilitas bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penyandang disabilitas DIY masuk dalam administrasi kependudukan.
Ia juga mendorong pewujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas agar pulih secara ekonomi pasca terdampak pandemi.
“Alhamdulillah Pemprov DI Yogyakarta menyambut positif untuk saling bersinergi bersama, yang pertama melakukan pendataan para penyandang disabilitas” ujar Angkie dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Wagub DIY) Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X, Rabu (13/04/2022).
Ia menjelaskan, dokumen kependudukan sebagai hak dasar bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat mengakses semua layanan publik dalam berbagai sektor, yaitu seperti layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, berbagai insentif program usaha, program pemulihan ekonomi nasional, serta program pemerintah dan swasta lainnya.
Angkie melanjutkan, memajukan UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas, sehinga penyandang disabilitas sebagai salah satu langkah konkret dalam memfasilitasi peningkatan kemampuan diri penyandang disabilitas, yakni memberikan akses penyandang disabilitas untuk berwirausaha.
Ia menekankan, perwujudan ekonomi inklusif menjadi prioritas untuk didorong agar bisa diimplementasikan dengan cepat sesuai regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang didalamnya mengatur Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD).
Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN melalui ekosistemnya yang telah membantu mewujudkan ekonomi inklusif, khususnya untuk penyandang disabilitas. Sebagai salah satu langkah konkret, Gerakan Sinergi Indonesia Inklusi yang diinisiasi bentuk sinergi antara pihak pemerintah, swasta, organisasi, dan juga penyandang disabilitas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.
“Melalui sinergitas ini juga diharapkan berbagai multisektor dapat saling mendukung penyandang disabilitas mampu mengoptimalkan kemampuannya,” pungkas Angkie.
Discussion about this post