Batam Resmikan 10 SPPG untuk Perluas Jangkauan Makan Bergizi Gratis

Batam, Kabar SDGs – Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, meresmikan 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah tersebut, empat SPPG berada di wilayah pulau-pulau terpencil yang menjadi prioritas untuk meningkatkan akses pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak di kawasan hinterland.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, menyampaikan bahwa peresmian 10 SPPG tersebut dilaksanakan pada Rabu. Selain empat unit yang berlokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), enam SPPG lainnya berada di kawasan aglomerasi perkotaan.
“Biasanya di daerah yang jauh itu prevalensi stunting-nya tinggi. Ini yang kita utamakan, karena banyak SPPG di wilayah terpencil belum berjalan,” kata Syartiwidya.
Empat SPPG yang berada di kawasan 3T tersebar di Pulau Pemping, Kecamatan Belakang Padang; Pulau Ngenang, Kecamatan Nongsa; Pantai Gelam, Kecamatan Bulang; serta Galang Baru, Kecamatan Galang. Sementara itu, enam unit lainnya berlokasi di Patam Lestari, Sekupang; Batu Besar, Nongsa; Baloi Indah, Lubuk Baja; Bengkong Laut, Bengkong; Belian, Batam Kota; dan Kibing, Batu Aji.
Syartiwidya menjelaskan bahwa penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi di wilayah terpencil memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi ketersediaan anggaran, jumlah penerima manfaat, kapasitas dapur, serta pengadaan bahan baku untuk penyediaan makanan.
Ia mengungkapkan, jumlah penerima manfaat pada SPPG di kawasan 3T umumnya kurang dari 1.000 orang. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan fasilitas dapur dan jumlah relawan yang bertugas. Selain itu, biaya bahan baku perlu disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi harga di masing-masing wilayah.
“Untuk dapur 3T agak berbeda, karena jumlah penerima manfaat di bawah 1.000. SPPG luasannya kecil, relawannya juga tidak banyak. Kemudian, harga bahan baku tidak bisa disamakan dengan aglomerasi di kota,” ujarnya.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah menerapkan mekanisme penyesuaian dalam penyelenggaraan SPPG di wilayah terpencil. Salah satunya melalui pengaturan indeks harga bahan baku agar kebutuhan operasional dapat diperhitungkan sesuai kondisi geografis dan karakteristik masing-masing daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, berharap peresmian 10 SPPG tersebut segera dilanjutkan dengan pengoperasian layanan. Dengan demikian, jumlah penerima manfaat program MBG dapat meningkat, terutama bagi anak-anak yang tinggal di kawasan hinterland dan pulau-pulau terpencil.
“Dengan peresmian hari ini, dalam beberapa hari ke depan SPPG ini diharapkan sudah beroperasi. Kalau SPPG 3T beroperasi, penerima manfaat juga akan bertambah, khususnya di wilayah hinterland,” kata Hendri.
Selain memperluas jangkauan program, Hendri menekankan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam penyediaan makanan bergizi. Ia meminta setiap kepala SPPG memastikan kualitas makanan tetap terjaga untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa, termasuk kasus keracunan pangan.
Ia juga berharap sinergi antara Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola SPPG, dan Pemerintah Kota Batam terus diperkuat. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik sekaligus menjangkau lebih banyak anak, termasuk yang berada di wilayah kepulauan dengan akses pelayanan yang terbatas.
Melalui perluasan layanan SPPG hingga kawasan 3T, program MBG diharapkan mampu mendukung pemerataan akses makanan bergizi bagi anak-anak di Batam. Ketersediaan layanan yang menyesuaikan kebutuhan wilayah menjadi salah satu upaya untuk memastikan masyarakat di pulau-pulau terpencil turut memperoleh manfaat dari program pemenuhan gizi.