Oleh : Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
JAKARTA, KabarSDGs – Ketika anggaran negara mulai mengetatkan ikat pinggang, wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T) kerap menjadi pihak pertama yang menanggung dampaknya.
Bagaimana mungkin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah 3T akan terwujud, jika rantai pasok tidak lancar akibat tidak adanya layanan transportasi.
Ironi ini terlihat jelas saat penghentian operasional angkutan penyeberangan perintis akibat kendala fiskal memicu efek domino yang melumpuhkan berbagai sektor vital.
Tidak hanya mengisolasi wilayah, krisis konektivitas ini bahkan mulai mengancam keberhasilan program strategis nasional yang sedang digalakkan pemerintah.
Penghentian operasi pelayanan angkutan penyeberangan perintis terjadi di Nusa Tenggara Timur mulai Juli 2026.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang mengoperasikan 23 lintasan penyeberangan dengan 9 kapal di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggaran hanya tersedia sampai bulan Juni 2026.
Penghentian operasional angkutan penyeberangan perintis akibat kendala anggaran negara memicu dampak beruntun yang signifikan, terutama bagi wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Mengingat fungsi utamanya adalah membuka konektivitas di jalur-jalur non-komersial, ketiadaan armada ini langsung melumpuhkan sektor-sektor vital.
Kondisi ini kian pelik di tengah fokus pemerintah yang sedang menggenjot dua program prioritas, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tanpa dukungan transportasi perintis, distribusi pasokan logistik untuk kedua program strategis tersebut dipastikan bakal terhambat serius.
Dampak pertama yang paling terasa adalah terputusnya konektivitas dan isolasi wilayah. Kapal penyeberangan perintis adalah urat nadi mobilitas tunggal bagi masyarakat di pulau-pulau kecil. Ketika operasionalnya dihentikan, wilayah-wilayah ini langsung terisolasi secara geografis.
Akses warga menuju pusat ekonomi, layanan kesehatan rujukan, maupun fasilitas pendidikan tinggi pun seketika lumpuh.
Kedua, tersendatnya pasokan yang memicu inflasi daerah. Kapal perintis adalah jalur utama distribusi barang pokok, bahan bangunan, dan BBM ke pulau-pulau terpencil. Ketika operasionalnya berhenti, jalur logistik otomatis lumpuh.
Alternatif lain seperti menyewa kapal swasta membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal. Akibatnya, kelangkaan barang tidak terhindarkan dan lonjakan harga tinggi langsung membebani konsumen di daerah tujuan.
Ketiga, lumpuhnya ekonomi lokal dan anjloknya pendapatan warga. Tanpa adanya kapal perintis, komoditas hasil bumi, tangkapan perikanan, dan kerajinan lokal dari wilayah 3T terjebak tanpa bisa dijual ke luar daerah.
Hal ini menjadi pukulan telak bagi roda ekonomi masyarakat yang kehilangan pasar utamanya. Masyarakat kini terjepit dalam situasi sulit: pendapatan mereka hilang, sementara biaya hidup melonjak akibat mahalnya pasokan logistik yang masuk.
Keempat, memicu kesenjangan sosial dan kemiskinan baru. Angkutan subsidi perintis adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memeratakan pembangunan.
Penghentian layanan ini otomatis memperlebar jurang pemisah antara wilayah maju dan wilayah pinggiran.
Tanpa adanya intervensi mobilitas, masyarakat di daerah terdampak akan semakin terpinggirkan dan rentan terperosok ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.
Kelima, kerugian operasional operator dan kerusakan asset. Bagi operator (seperti PT ASDP Indonesia Ferry atau perusahaan pelayaran yang ditunjuk), penghentian mendadak ini mengacaukan perencanaan operasional dan arus kas.
Selain itu, kapal-kapal yang menganggur (laid-up) tetap membutuhkan biaya perawatan standar agar tidak rusak, yang justru menjadi beban finansial tambahan tanpa adanya pemasukan.
Keenam, menurunnya kepercayaan publik pada layanan dasar. Secara regulasi, penyediaan angkutan perintis adalah bagian dari Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) atau keperintisan yang diamanatkan undang-undang.
Kegagalan operasional akibat masalah anggaran dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak dasar atas mobilitas dan pemerataan keadilan sosial.
Catatan penutup
Keberhasilan program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketangguhan rantai pasok hingga ke pulau terluar.
Oleh karena itu, membiarkan angkutan perintis berhenti beroperasi sama saja dengan melumpuhkan fondasi dari program strategis itu sendiri.
Jika pemerintah ingin program prioritasnya berjalan lancar, memulihkan konektivitas dan mengamankan anggaran subsidi perintis harus menjadi langkah mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.
Memangkas anggaran angkutan perintis demi efisiensi fiskal adalah sebuah langkah mundur yang berbiaya mahal.
Pemerintah perlu meninjau ulang alokasi prioritas ini dengan menempatkan konektivitas wilayah 3T bukan sebagai beban belanja, melainkan investasi dasar yang tidak boleh dikorbankan.
Tanpa jaminan kepastian anggaran untuk sektor keperintisan, komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi hanya akan menjadi narasi di atas kertas.
Sudah saatnya anggaran negara dikelola dengan menempatkan keselamatan ekonomi warga di wilayah 3T sebagai prioritas mutlak, demi menjaga keutuhan konektivitas dan kepercayaan publik.
Discussion about this post