Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak bencana di Aceh.
Penanganan yang dilakukan menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan konektivitas masyarakat segera pulih sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan dan masyarakat dapat bangkit pascabencana.
“Kementerian PU berkomitmen untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang terdampak bencana agar konektivitas masyarakat dapat segera pulih. Infrastruktur yang kembali berfungsi akan menjadi penopang pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.
Bencana yang terjadi pada akhir November 2025 akibat curah hujan tinggi dan dampak Siklon Tropis Senyar menyebabkan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah Provinsi Aceh.
Sebanyak 46 ruas jalan nasional terdampak yang tersebar di lintas timur, lintas tengah, lintas barat, dan lintas penghubung Provinsi Aceh dengan dampak 15 ruas jalan nasional putus, 16 jembatan nasional putus dari total 23 jembatan terdampak, 362 titik longsor, dan 37 titik banjir.
Hingga 23 Juli 2026, dari 15 ruas jalan nasional yang sempat terputus, sebanyak 13 ruas telah fungsional sementara dan dua ruas lainnya dapat dilalui melalui jalan alternatif.
Sementara dari 16 jembatan nasional yang terputus, sebanyak 14 jembatan telah berfungsi kembali melalui penanganan darurat, sedangkan dua jembatan lainnya tetap melayani mobilitas masyarakat melalui jalan alternatif yang telah disiapkan.
Untuk mempercepat pemulihan konektivitas, Kementerian PU juga telah memasang 12 unit Jembatan Bailey pada sejumlah titik prioritas.
Pemasangan jembatan darurat tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PU, TNI, dan penyedia jasa konstruksi guna memastikan akses masyarakat dapat segera dibuka kembali.
Selain penanganan darurat, Kementerian PU juga melaksanakan penanganan permanen melalui rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta penggantian jembatan di sejumlah ruas terdampak.
Penanganan dilakukan melalui skema Design and Build yang tersebar pada berbagai koridor jalan nasional di Aceh dengan masa pelaksanaan hingga tahun 2026 dan 2027.
Kementerian PU juga terus mendukung penanganan infrastruktur jalan dan jembatan daerah yang terdampak di 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh melalui koordinasi lintas sektor dan penetapan sejumlah ruas prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Melalui penanganan yang cepat, kolaboratif, dan berkelanjutan, Kementerian PU memastikan bahwa pemerintah senantiasa hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga hingga proses pemulihan selesai dan masyarakat dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan aman dan nyaman.
Discussion about this post