Aceh, Kabar SDGs – Pemerintah Aceh mengakselerasi program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan sawah yang terdampak bencana dengan dukungan anggaran besar guna mengembalikan produktivitas pertanian serta menjaga ketahanan pangan daerah. Upaya ini juga diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah terdampak.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan bahwa total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai Rp380.033.300.000. Dana ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan strategis, mulai dari optimasi lahan, rehabilitasi sawah, hingga pembangunan infrastruktur penunjang seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera kembali produktif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk lahan dengan tingkat kerusakan ringan, pemerintah mengalokasikan anggaran optimasi lahan sebesar Rp155.658.250.000 yang mencakup 16 kabupaten/kota dengan luas mencapai 27.071 hektare. Tahap perencanaan yang melibatkan sejumlah perguruan tinggi telah mencapai sekitar 45 persen dari target.
Setelah tahap perencanaan rampung, kegiatan konstruksi akan dilanjutkan dengan dukungan anggaran sekitar Rp124.526.600.000, kemudian diikuti pengolahan lahan senilai Rp24.363.900.000 yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat.
Sementara itu, untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, program rehabilitasi dijalankan dengan anggaran Rp65.236.050.000 yang mencakup lima kabupaten dengan luas 4.393 hektare. Proses konstruksi yang melibatkan kelompok tani bersama TNI telah berjalan signifikan dan hampir mendekati target yang ditetapkan.
Di sektor pendukung, pembangunan infrastruktur irigasi juga terus digenjot. Untuk irigasi perpompaan, direncanakan pembangunan 641 unit dengan total anggaran Rp98.073.000.000 yang tersebar di 16 kabupaten/kota, meskipun sebagian besar masih dalam tahap perencanaan dan administrasi.
Selain itu, pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota menunjukkan progres sekitar 24 persen dari total 149 unit yang direncanakan. Sementara pembangunan bangunan konservasi serta jaringan irigasi tersier dan jalan usaha tani masih berada pada tahap awal pengerjaan.
Nasir menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, TNI, dan masyarakat. “Kami optimis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, TNI, dan masyarakat, seluruh program ini dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga lahan-lahan pertanian yang terdampak bencana dapat kembali dimanfaatkan secara optimal oleh petani,” ujarnya.
Discussion about this post