Kutai Timur, Kabar SDGs – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai menunjukkan langkah serius menuju kemandirian pangan melalui program cetak sawah rakyat. Hingga akhir tahun lalu, sekitar 400 hektare sawah baru berhasil dibuka dari target awal 1.106 hektare yang dijalankan sejak tahun sebelumnya.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk mengejar swasembada beras sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kutai Timur melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bohari, mengatakan capaian tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan pertanian pangan di wilayah Kutim.
“Hingga akhir tahun lalu sudah tercetak kurang lebih 400 hektare. Memang ada beberapa kendala teknis di lapangan sehingga program dilanjutkan kembali tahun ini,” ujar Bohari, dalam pernyataan resmi dikutip Kamis (28/5/2026).
Saat ini, program cetak sawah kembali dilanjutkan dengan target tambahan hampir 600 hektare. Bohari menyebut kontrak pekerjaan telah ditandatangani sekitar dua pekan lalu dan kini memasuki tahap awal pelaksanaan atau MC 0.
“Yang dilanjutkan hampir 600 hektare. Kontraknya sekitar tiga bulan dan diusahakan selesai dalam waktu tersebut,” katanya.
Lahan sawah baru tersebut tersebar di sejumlah kawasan potensial pertanian seperti Bengalon, Busang, Sandaran, Susuk, Kaubun hingga Kombeng. Program ini mendapat dukungan pendanaan dari APBN dan skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, termasuk pendampingan lintas sektor bersama TNI.
Meski demikian, Bohari mengakui tidak seluruh target awal dapat direalisasikan karena sebagian lahan terkendala persoalan perizinan dan kondisi topografi yang kurang mendukung untuk dijadikan sawah produktif. Oleh sebab itu, setiap lokasi terlebih dahulu melalui tahapan survei investigasi dan desain sebelum pengerjaan dilakukan.
Selain melanjutkan program yang berjalan, DTPHP Kutim juga telah mengusulkan tambahan hampir 700 hektare sawah baru untuk tahun mendatang. Usulan tersebut kini telah memasuki tahap verifikasi.
Menurut Bohari, keberhasilan program cetak sawah menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, mengingat Kutai Timur selama ini masih sangat bergantung pada pasokan beras dari luar wilayah.
“Kalau program ini berjalan konsisten setiap tahun dan petani langsung menanam setelah lahan dibuka, maka perlahan target swasembada bisa dicapai,” ujarnya.
Di tengah maraknya alih fungsi lahan dan tingginya minat masyarakat terhadap sektor perkebunan sawit, pemerintah daerah tetap optimistis sektor pertanian pangan memiliki prospek yang menjanjikan.
Bohari menjelaskan produktivitas sawah di Kutim rata-rata mampu menghasilkan lebih dari 3,5 ton gabah per hektare dalam satu musim tanam. Bahkan di wilayah Kaubun, hasil panen pernah mendekati 6 ton per hektare.
Jika petani mampu melakukan dua kali musim tanam dalam setahun, maka satu hektare sawah diperkirakan dapat menghasilkan sekitar 7 ton gabah. Dengan asumsi harga beras Rp12 ribu per kilogram, nilai ekonomi sektor pertanian dinilai masih cukup kompetitif dibandingkan perkebunan rakyat.
Namun menurutnya, tantangan terbesar pertanian padi tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga kepastian pasar dan penyerapan hasil panen petani.
“Kadang petani selesai panen, gabahnya belum tersalurkan. Ini yang harus kita kawal bersama agar petani tetap semangat menanam,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah mulai mendorong penguatan hilirisasi pangan melalui rencana pembangunan gudang atau fasilitas Bulog di Kutai Timur. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani lokal.
Seiring meningkatnya produksi pangan, beras lokal Kutim juga mulai menunjukkan perkembangan positif. Beras produksi Kaubun dan sejumlah desa lainnya kini mulai dipasarkan hingga ke luar daerah sebagai tanda mulai bangkitnya sektor pangan di Kutai Timur.
Discussion about this post