Aceh Tamiang, Kabar SDGs – Pemerintah Aceh memulai gerakan tanam padi perdana pascabencana ekologis di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (5/7/2026). Kegiatan yang diresmikan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mewakili Gubernur Aceh itu menjadi penanda dimulainya pemulihan sektor pertanian setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor merusak lahan pertanian di berbagai wilayah.
Dalam kegiatan tersebut, M. Nasir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi.
M. Nasir menjelaskan bencana yang melanda Aceh telah memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data Pemerintah Aceh, sekitar 57.364 hektare lahan persawahan dan 60.438 hektare lahan perkebunan terdampak bencana. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerusakan paling tinggi akibat banjir lumpur yang menutupi areal pertanian.
“Tanam perdana hari ini bukan sekadar rutinitas menaburkan benih, melainkan simbol bahwa petani kita tetap kuat, semangat, dan optimistis dalam menjaga pasokan pangan di Aceh tetap aman,” ujar Nasir.
Ia mengatakan rehabilitasi dan optimalisasi lahan pertanian menjadi salah satu prioritas Pemerintah Aceh dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Sejumlah lahan sawah yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah selesai diperbaiki dan mulai kembali dimanfaatkan oleh para petani.
Atas percepatan proses pemulihan tersebut, Nasir menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian beserta jajaran Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kodam Iskandar Muda, serta seluruh pihak yang terlibat, termasuk kelompok tani yang bersama-sama mengembalikan fungsi lahan pascabencana.
Ia juga mengajak para petani memanfaatkan musim tanam dengan sebaik-baiknya melalui semangat gotong royong, memperhatikan kondisi alam, serta mengikuti arahan para pemangku adat setempat.
Dalam kesempatan itu, Nasir turut mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian yang dinilai berperan penting dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan di Aceh. Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga ketahanan pangan setelah bencana.
Ia mengungkapkan bahwa program optimalisasi lahan terdampak bencana saat ini telah mencapai progres sekitar 32 persen. Program tersebut mencakup pekerjaan konstruksi optimalisasi lahan di 18 kabupaten dan kota di Aceh.
“Kami berterima kasih kepada Menteri Pertanian dan seluruh jajaran Kementan yang bergerak cepat membantu petani kita. Pemulihan ini menjadi prioritas utama agar roda perekonomian masyarakat kembali normal,” katanya.
Nasir menjelaskan pemulihan lahan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan. Lahan dengan kerusakan ringan dioptimalkan melalui program pemulihan sawah, sedangkan lahan yang mengalami kerusakan sedang direhabilitasi sebelum kembali diolah setelah seluruh pekerjaan konstruksi selesai.
Selain memperbaiki areal persawahan, pemerintah juga membangun dan merehabilitasi berbagai infrastruktur pendukung pertanian di wilayah terdampak. Program tersebut meliputi pembangunan irigasi pompa, irigasi perpipaan, bangunan konservasi, jaringan irigasi tersier, hingga rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian.
“Melalui kolaborasi intensif ini, Pemerintah Aceh optimistis puluhan ribu hektare lahan yang sempat rusak akibat banjir lumpur dapat segera kembali berfungsi optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani,” tutup Nasir.
Discussion about this post