Jakarta, KabarSDGs – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan mendukung ketahanan logistik nasional.
Hal tersebut diimplementasikan melalui penyelenggaraan program Pelayaran-Perintis (Angkutan Laut Perintis Penumpang, Angkutan Laut Perintis Barang atau Tol Laut serta Angkutan Rede).
Hingga Triwulan III tahun 2025, berbagai capaian positif berhasil diraih menunjukkan peran strategis transportasi laut dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menyampaikan sejak tahun 2015, layanan angkutan laut perintis terus memberikan kontribusi nyata dalam membuka aksesibilitas transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial.
Di tahun 2025, 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.
“Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang,” ungkapnya.
Dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT. Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara.
Sedangkan untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalouge.
Tol Laut dan Angkutan Rede Tunjukkan Trend Positif
Adapun program Angkutan Laut Perintis Barang atau yang lebih dikenal dengan Tol Laut masih menjadi salah satu andalan dalam menekan disparitas harga dan menjaga stabilitas pasokan barang di berbagai wilayah Indonesia.
“Sampai September 2025, pelaksanaan program Tol Laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia,” ujar Masyhud.
Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs.
Capaian ini, lanjutnya, mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP.
Pada tahun 2026, Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek program Angkutan Perintis Barang (Tol Laut) melalui perubahan mekanisme subsidi beberapa pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal pola subsidi titip kontainer.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran pemerintah sekaligus mendorong efektivitas distribusi logistik nasional.
Selain program Tol Laut, layanan Angkutan Rede juga menunjukkan performa positif dalam memperkuat konektivitas transportasi laut antarpulau jarak dekat.
“Sampai awal Oktober 2025, program ini telah melayani 75 pelabuhan singgah yang tersebar di 11 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan realisasi sebanyak 444 trip,” jelasnya.
Tingkat keterisian kapal di berbagai lintasan lokal tercatat stabil, sementara jumlah penumpang naik dan turun mencapai 37.756 orang.
Menurut Masyhud, Angkutan Rede telah terbukti efektif sebagai penghubung antarwilayah kecil di daerah kepulauan, terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik lokal.
“Program Rede melengkapi fungsi Tol Laut dan angkutan laut perintis penumpang dengan menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani kapal besar,” tuturnya.
Dengan demikian, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil juga dapat merasakan manfaat konektivitas secara langsung.
Evaluasi dan Pengawasan Terus Menerus
Meskipun telah memberikan banyak manfaat, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Budi Mantoro, mengatakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di sektor transportasi laut, masih menghadapi sejumlah tantangan.
Tantangan tersebut diantaranya kapasitas fiskal yang terbatas, keterbatasan jumlah armada kapal dan infrastruktur pelabuhan yang belum memadai.
“Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini penting agar tujuan utama kami, yaitu menghadirkan konektivitas yang merata, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh wilayah Indonesia, dapat tercapai secara optimal guna menuju kemandirian trayek,” tegas Budi.
Ia menambahkan bahwa untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan dukungan seluruh pihak, mulai dari perencanaan rute, penyediaan infrastruktur, hingga penguatan ekosistem logistik daerah, upaya untuk mewujudkan sistem transportasi laut yang tangguh dan berkelanjutan akan semakin cepat terealisasi,” tutup Budi.
Discussion about this post