Jakarta, KabarSDGs – Badan Pelaksana Badan Bank Tanah menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Kunjungan ini dalam rangka mendorong terciptanya penguatan pengelolaan tanah negara oleh Badan Bank Tanah yang transparan dan akuntable.
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengatakan, pendampingan dari KPK sangat dibutuhkan dalam mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan Bank Tanah. Terlebih lagi, pengelolaan tanah negara banyak dihadapi tantangan hukum dan konflik.
“Masalah tanah ini banyak sekali tantangannya. Setelah kami memperoleh tanah dan sudah clean and clear, tuntutan serta gugatan masih tetap ada. Pendampingan, salah satunya dari KPK, sangat diperlukan dalam upaya kami mengelola tanah negara untuk kepentingan bangsa dan negara, menciptakan ekonomi berkeadilan serta menutup celah aksi-aksi mafia tanah,” kata Parman dalam keterangan persnya, Kamis (19/6/2025).
Parman menyampaikan, Badan Bank Tanah merupakan lembaga khusus (sui generis) yang diberikan kewenangan khusus untuk menyediakan tanah dalam rangka menciptakan ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.
Beberapa peran strategis tersebut telah diwujudkan dalam bentuk penyediaan tanah untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kendal dan Brebes, Jawa Tengah; Lahan Bandara VVIP IKN, jalan tol IKN seksi 5B dan reforma agrarian di atas HPL Badan Bank Tanah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur; pemanfaatan lahan oleh badan hukum swasta baik dari skala mikro sampai dengan skala makro.
“Audiensi ini jadi langkah awal sinergitas antara Badan Bank Tanah dan KPK. Kami berharap dukungan dari KPK akan semakin memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghasilkan portofolio yang baik dalam pengelolaan tanah negara,” ucap Parman.
Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto menekankan pentingnya optimalisasi peran Badan Bank Tanah sebagai institusi strategis dalam pengamanan aset negara dan pemberantasan mafia tanah.
“Kami ingin Badan Bank Tanah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Aktivitasnya lebih terlihat, banyak bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga tujuan dibentuknya Badan Bank Tanah ini betul-betul bisa mengamankan aset dan menghilangkan mafia tanah,” ujarnya.
Setyo menuturkan, keberadaan Badan Bank Tanah dapat menyelesaikan sejumlah problem klasik yang kerap muncul di permukaan, seperti alih fungsi sampai tumpang tindih kepemilikan lahan di kawasan strategis yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
“Kalau ini bisa dikuasai negara dan difasilitasi oleh Badan Bank Tanah, mudah-mudahan persepsi publik terhadap proses pengurusan tanah yang selama ini identik dengan mafia tanah bisa berkurang,” ucapnya.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menambahkan, pihaknya mendorong agar Badan Bank Tanah dapat memperkuat regulasi dan prosedur operasional secara transparan guna mencegah potensi rasuah dalam pengelolaan tanah negara.
“Perolehan tanah rawan terjadi praktik korupsi. Saat pemberian izin dibarengi dengan pemberian sesuatu, atau ada deal yang tidak seharusnya, di situlah potensi korupsinya. Maka, regulasi atau SOP yang jelas sangat penting untuk menutup celah tersebut,”
Audiensi ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama, Hakiki Sudrajat; Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo; Sekretaris Badan Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo; Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Umum Yono Reksoprodjo; Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa; Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, serta Deputi Bidang Informasi dan Data Eko Marjono .
Discussion about this post