Jakarta, Kabar SDGs – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mengajak pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian cakupan universal jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker).
Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R.P. Tendean, menyatakan di Jakarta pada hari Selasa bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan pekerja dan mencegah timbulnya kelompok masyarakat yang sangat miskin yang baru.
Noudy, saat membuka Focus Group Discussion yang berjudul Urgensi dan Strategi Percepatan Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada hari Selasa, mengungkapkan bahwa populasi miskin ekstrem di Indonesia pada bulan Maret 2024 masih berada di angka 0,83 persen.
“Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk mendorong peningkatan cakupan universal dari jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kebijakan yang tepat,” kata Noudy.
Dengan demikian, BSKDN bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara guna merancang strategi kebijakan untuk meningkatkan pencapaian cakupan universal jamsosnaker di wilayah tersebut.
Ia kemudian menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai cakupan universal jamsosnaker, termasuk dukungan regulasi yang belum optimal, keterbatasan anggaran daerah, dan kurangnya kolaborasi antara berbagai pihak yang berkepentingan.
Selain itu, dia juga menilai bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam jaminan sosial ketenagakerjaan masih tergolong rendah.
Noudy melanjutkan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan regulasi untuk mendukung pencapaian cakupan universal jamsosnaker, seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 mengenai Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Regulasi ini perlu segera diimplementasikan oleh daerah,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Noudy berharap ada peningkatan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan yang terintegrasi dan dapat dilaksanakan terkait jamsosnaker.
Sekretaris BSKDN Kemendagri ini juga mendorong pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta agar dana corporate social responsibility (CSR) bisa digunakan untuk mendukung partisipasi jamsosnaker bagi masyarakat miskin dan pekerja rentan.
“Kami juga mendorong agar data BPJS Ketenagakerjaan dapat terintegrasi dengan sistem administrasi desa untuk mempercepat proses verifikasi partisipasi dan meningkatkan akurasi serta efisiensi layanan,” jelas Noudy.
Dalam kesempatan yang serupa, Noudy memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jambi karena wilayah ini mampu meningkatkan cakupan universal jamsosnaker untuk masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan melalui skema pembiayaan bantuan keuangan bersifat khusus (BKBK) yang dialokasikan kepada desa dan kelurahan.
Ia juga mengatakan bahwa inovasi ini dianggap positif dan dapat dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya.
Dia menambahkan bahwa BSKDN sedang mempersiapkan studi kelayakan untuk mereplikasi model BKBK Jambi di provinsi lain dan memberikan pendampingan teknis.
“Harapan kami adalah agar program jamsosnaker ini dapat terus dilaksanakan dan efektif di tingkat nasional,” tutupnya.
Discussion about this post