Jakarta, Kabar SDGs – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengeluarkan surat keputusan menteri mengenai kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi pada tanggal 21 April 2025.
“Berita baiknya, pada tanggal 21 April kita akan merilis keputusan menteri yang berkaitan dengan kriteria dan ukuran untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (11/4).
Penetapan kepmen pada tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Mengenai keputusan menteri ini, Kementerian PKP akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah telah meningkatkan batas maksimal penghasilan MBR yang menerima rumah subsidi bagi mereka yang sudah menikah di area Jabodetabek hingga Rp 14 juta.
“Sangat penting untuk kita informasikan kriteria MBR, jadi kita sepakat di Jabodetabek untuk lajang sebesar Rp 12 juta, dan untuk yang sudah menikah Rp 14 juta. Ini adalah berita baik yang berarti akan ada lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat,” ujarnya.
Heru Pudyo Nugroho, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menjelaskan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR yang diperuntukkan bagi penerima rumah subsidi telah diatur menjadi Rp 14 juta supaya mempermudah MBR memiliki rumah susun subsidi, untuk mengatasi kekurangan perumahan di daerah perkotaan.
“Karena yang menjadi fokus untuk pendekatan ke depan terkait dengan kekurangan di urban tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya semakin menjauh akibat harga tanah yang semakin tinggi,” jelas Heru.
Sementara itu, untuk hunian vertikal atau rumah susun, harganya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sejenisnya, harga per unit dengan luas yang setara akan berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian pada batas penghasilan MBR untuk penerima rumah subsidi.
“Jika batasnya Rp 8 juta, kami khawatir MBR tidak akan mampu membayar cicilan rumah susun subsidi,” tambahnya.
Discussion about this post