JAKARTA, KabarSDGs — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meraih dua penghargaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Penghargaan pertama ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim sebagai pembina pelayanan publik kategori pelayanan prima. Sedangkan, penghargaan kedua ditujukan untuk Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian (BBPPMPVP) sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima.
“Saya merasa terhormat menerima penghargaan atas pelayanan publik dari KemenPAN-RB ini. Tentunya ini adalah wujud kerja keras dan cerminan kesungguhan hati pegawai Kemendikbud sebagai pelayan publik,” ucap Mendikbud di Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Mendikbud Nadiem menilai pelayanan publik yang prima merupakan kewajiban bersama sebagai abdi negara. “Ingat untuk selalu berfokus pada apa kebutuhan publik. Kemampuan kita menemukan permasalahan dan bekerja untuk menyelesaikannya bersama-sama perlu dibarengi dengan kesediaan untuk bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat,” pesannya.
Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan terima kasih kepada Kemen PAN-RB, serta kepada tim Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian di Cianjur yang telah menghadirkan pelayanan publik yang prima. “Prestasi yang membanggakan ini merupakan capaian kita bersama sebagai satu tim besar Kemendikbud,” lanjut Nadiem.
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo pada perhelatan ini mengapresiasi kinerja Kemendikbud dalam mempercepat proses penjabaran visi misi Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. “Ujung dari reformasi birokrasi ini adalah tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Kepala BBPPMPVP, Ruli Basuni yang turut hadir menerima penghargaan mengucapkan rasa senang atas capaian prestasi bersama seluruh jajaran pada unit kerjanya.
“Ini berkat perjuangan teman-teman. Harapannya terobosan layanan publik ini sebagai bagian reformasi birokrasi kita ke depannya lebih baik lagi dan semakin meningkat tidak hanya sekadar prestasi yang tertulis di atas sertifikat saja,” ucap Ruli yang mengaku merintis upaya peningkatan layanan publik sejak tahun 2017.
Diamini oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) Ahli Madya, Nining Yudaningsih, sejak tahun 2017 seluruh jajaran BBPPMPVP giat memperdalam pengetahuan seputar bidang pelayanan publik sebagai mana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Sebab merujuk undang-undang pelayanan publik, semua satuan kerja harus menerapkannya. Kami mengikuti aturan itu lalu kami tuangkan dalam tataran praktik baik,” kata Nining yang hadir mendampingi Kepala BBPPMPVP.
Untuk diketahui, BBPPMPVP di tahun 2018 telah mengikuti ajang kompetisi ini dan mendapat nilai B+ yaitu kategori baik. Selanjutnya, di tahun 2019 mendapat nilai A- yaitu kategori sangat baik. Dan tahun 2020 mendapat nilai A yaitu kategori pelayanan prima.
Dengan diberikannya dua penghargaan ini, Mendikbud menyatakan siap melanjutkan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik di masa depan. Diakui Mendikbud, mempertahankan capaian akan menjadi tantangan yang lebih berat.
“Saya yakin, seluruh jajaran di Kemendikbud dapat mengatasi dengan mengedepankan kerja bersama yang solid, keinginan untuk terus belajar, memperbaiki apa yang sudah dicapai serta belajar dari setiap kegagalan. Itu kunci penting,” tegasnya.
Senada dengan itu, Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa semangat perbaikan yang berkelanjutan perlu dijaga karena ke depannya tantangan akan semakin berat dan kompleks sehingga percepatan layanan pubilk menjadi salah satu kunci untuk dapat bangkit dari pandemi.
‘’Capaian reformasi birokrasi di masa pandemi berkaitan dengan kelembagaan yang lincah dan adaptif, menjaga
keproduktivitasan ASN selama pandemi, membangun sistim pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE), meningkatan kualitas layanan publik, memperkuat kapabilitas KemenPAN-RB mengaktifkan reformasi birokrasi serta membangun ASN yang profesional,’’ ujar Tjahjo.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa menerangkan penyelenggara pelayanan publik (UPP) di kementerian dan lembaga yang dievaluasi pada tahun 2020 sebanyak 54 unit. Sementara itu, di tingkat provinsi sebanyak 33 UPP dan di tingkat kabupaten/kota sebanyak 221 UPP.
“Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, sebanyak enam menteri/pimpinan lembaga dan empat kepala daerah mendapatkan predikat sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Prima. Sedangkan sebanyak 31 UPP di tingkat kementerian, lembaga dan pemda akan mendapatkan predikat pelayanan prima,” terangnya.
Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik menekankan penilaian pada enam aspek yang mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk dapat memberikan layanan yang prima. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017, enam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.
Discussion about this post