JAKARTA, KabarSDGs – Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait pesimistis Menteri Kesehatan Terawan Agus Purwanto bisa segera melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk Tembakau bagi Kesehatan.
Di sisi lain, Ketua Lentera Anak Lisda Sundari mengatakan, proses revisi PP 109/2012 seharusnya dilakukan pada 2018 atau sesuai Keppres No. 9 tahun 2018. Terus tertundanya pembahasan revisi PP mengindikasikan Menteri Kesehatan tidak serius melakukan upaya pencapaian target penurunan perokok anak.
Pernyataan tersebut disampaikannya merujuk pada kinerja Terawan terkait penanggulangan Covid-19.
“Dalam isu Covid-19 kita melihat ada keterlambatan, apalagi dalam isu pengendalian tembakau diperkirakan Menkes semakin tidak hadir. Posisinya yang berseberangan dengan IDI menambah kekhawatiran bahwa produk regulasi yang dihasilkan Menkes akan mengalami krisis legitimasi,” tegas Arist.
Desakan revisi PP 109/2012 kembali disuarakan, sebab peraturan yang dikeluarkan pemerintah itu, dinilai gagal melindungi anak dari adiksi rokok. Selain itu dorongan perompakan total atas aturan tersebut, seiring dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Salah satu targetnya, menurunkan perokok anak dari 9,1% pada tahun 2018 menjadi 8,7% pada 2024.
“Dengan agenda kebijakan peningkatan cukai hasil tembakau, perluasan layanan berhenti merokok, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesar pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok,” jelas Arist.
Ketua Lentera Anak Lisda Sundari mengatakan, proses revisi PP 109/2012 seharusnya dilakukan pada 2018 atau sesuai Keppres No. 9 tahun 2018. Namun hingga saat ini proses revisi tidak jelas dan terindikasi melambat.
“Terus tertundanya pembahasan revisi PP mengindikasikan Menteri Kesehatan tidak serius melakukan upaya pencapaian target penurunan perokok anak,” tegasnya.
Padahal, kata dia, Bappenas memproyeksikan pravelensi perokok anak usia 10-18 tahun akan meningkat menjadi 16% pada 2030, jika tidak ada upaya dan komitmen yang kuat dari seluruh sektor.
“Inilah urgensi mengapa revisi PP 109/2012 sangat penting untuk melindungi anak,” ujarnya. YAUMAL HUTASUHUT
Discussion about this post