JAKARTA, KabarSDGs — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memastikan pemulihan sekolah pascagempa Palu tahun 2018 lalu berjalan dengan lancar. Mendikbud berharap pembangunan sekolah oleh pemerintah bersama United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berjalan dengan baik.
“Semoga sisa pembangunan oleh UNDP sukses. Tolong beritahukan saya, kalau ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan Kemendikbud,” ujar Nadiem melalui keterangan resmi yang diterima Kabar SDGs, Kamis (5/11/2020) saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Palu, Sulawesi Tengah selama dua hari untuk. Sekolah pertama yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 8 Kota Palu yang terdampak gempa cukup parah.
Didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, Mendikbud mengatakan kerja keras pemerintah pusat dalam mewujudkan pendidikan yang baik tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa gotong royong dari ujung tombak pendidikan yaitu pemerintah daerah, kepala sekolah, dan para guru.
“Kementerian tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kalau guru-guru dan kepala sekolahnya tidak bergerak duluan. Asal mengikuti prinsip dasar merdeka belajar di mana kepala sekolah diberikan kemerdekaan dan guru-gurunya juga diberikan kemerdekaan untuk memerdekakan murid-muridnya,” ujar Nadiem.
Pascagempa pada tahun 2018, SMK Negeri 8 Kota Palu tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan kelas darurat yang dibangun oleh Kemendikbud sebanyak enam unit, dan juga tiga unit dari swasta.
“Meskipun dengan kelas darurat, pelaksanakan kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik melalui dua metode yaitu secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring),” tutur Tardi, wakil kepala sekolah bagian kurikulum ini.
Selain bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Mendikbud juga melakukan diskusi bersama para pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta para guru terkait pembelajaran jarak jauh, penggunaan dana BOS, pengadaan alat informasi dan teknologi, guru ganda di SMK, guru garis terdepan, serta pengadaan gawai untuk program digitalisasi sekolah.
“Di tengah pandemi Covid-19, saya sangat mengapresiasi kebijakan BOS yang dikeluarkan Mas Menteri, di mana 100 persen dana BOS bisa digunakan untuk guru honorer,” ujar Tri, salah satu pengurus MKKS perwakilan sekolah swasta.
Turut mendampingi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace, Direktur SMK, M. Bakrun, Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media, M. Haikal, serta Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen, Sutanto.
Discussion about this post