Jakarta, Kabar SDGs – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membentuk tim khusus untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia. Langkah tersebut diambil guna memastikan implementasi program berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat sistem pengawasan di lapangan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan tim pengawas nantinya akan melibatkan aparatur Kementerian Keuangan yang bertugas di seluruh kabupaten dan kota, termasuk jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta unit kerja lainnya yang memiliki jaringan di daerah.
“Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa,” ujar Purbaya dalam jumpa media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6).
Menurut Purbaya, rencana pembentukan tim tersebut berawal dari penyampaian Kepala BGN yang mengaku menghadapi tantangan dalam mengawasi pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah.
“Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka (BGN) setuju,” ujarnya.
Selain membahas penguatan pengawasan, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan efisiensi anggaran Program MBG. Hal tersebut disampaikan setelah dirinya menerima laporan dari Kepala BGN dalam pertemuan yang berlangsung di Kementerian Keuangan pada Kamis (25/6).
“Kemaren saya ketemu Kepala BGN Sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada Penghematan lebih lanjut dari program BGN,” ucapnya.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran Program MBG diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan pagu awal sebesar Rp335 triliun. Meski demikian, ia belum mengungkapkan besaran penghematan yang akan dilakukan karena pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN.
“Saya pikir cukup signifikan. Tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis sepanjang 2026. Hingga Mei 2026, realisasi belanja program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut telah mencapai sekitar 26,3 persen dari total anggaran yang disediakan.
Discussion about this post