JAKARTA, Kabar SDGs – Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait Pemasangan Instrumen Peringatan Dini Bencana Longsor Tahun Anggaran 2022. Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan secara daring pada Rabu (7/9).
Diketahui, penandatanganan perjanjian melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Linda Lestari, S.Kom., M.Han. dan pihak UGM, Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D. Tujuan perjanjian kerja sama ini yakni pemasangan sistem peringatan dini longsor atau landslide early warning system (LEWS).
Pada tahun 2022 ini, BNPB dan UGM memasang instrumen sebagai bagian dari LEWS di 2 lokasi yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Nasional 2022. Kedua lokasi tersebut yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi. Pemberian stimulan alat peringatan dini ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana longsor.
Dalam kerja sama ini, para pihak sepakat untuk menerapkan teknologi peringatan dini bencana longsor yang mudah untuk dioperasikan oleh masyarakat awam dan dapat memberikan peringatan yang akurat untuk meminimalkan dampak korban jiwa dan kerugian harta benda akibat bencana tanah longsor.
Direktur Peringatan Dini BNPB Ir. Afrial Rosya, M.A., M.Si. mengucapkan terima kasih kepada UGM karena senantiasa memberikan dukungan, mengingat ini merupakan kerja sama kegiatan yang berkelanjutan sejak 2008.
“Komitmen dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pemeliharaan stimulan alat peringatan dini yang diberikan, selain itu BNPB dan UGM perlu bersama-sama bersinergi agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin,” ujar Afrial dalam siaran tertulisnya.
Ia menerangkan, penerapan sistem ini merupakan pendukung terbentuknya Desa Tangguh Bencana atau Destana, yang merupakan cikal bakal terwujudnya ketangguhan bangsa.
Sepanjang tahun 2008-2021, UGM bekerja sama dengan BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melaksanakan penerapan sistem peringatan dini bencana longsor dan banjir di lebih dari 100 kabupaten/kota di 32 provinsi di Indonesia.
Sistem peringatan dini longsor yang diterapkan terdiri atas tujuh sub-sistem utama sebagai berikut, sesuai SNI 8235:2017, SNI 8840:2019, ISO 22327:2018, ISO 22328-1:2020 yaitu: (1) penilaian risiko; (2) sosialiasi; (3) pembentukan tim siaga bencana; (4) pembuatan panduan operasional evakuasi; (5) penyusunan prosedur tetap; (6) pemantauan, peringatan dini dan geladi evakuasi; (7) membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem.
Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D. menyambut baik keberlanjutan kerja sama antara UGM dengan BNPB sekaligus untuk terus mendorong inovasi-inovasi baru dari UGM di bidang kebencanaan.
“Selain sistem peringatan dini longsor, UGM juga telah mengembangkan sistem peringatan dini banjir bandang, aliran lahar dan tsunami,” ujarnya.
Menurut Selo, evaluasi kegiatan pemasangan sebelumnya sangat penting dan UGM berkomitmen untuk terus mengawal operasional sistem ini dan terus mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk menjawab tantangan ke depan.
“Terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kepercayaan BNPB terhadap aplikasi produk-produk riset antar disiplin di bidang kebencanaan yang telah dibangun Fakultas Teknik UGM,” ungkapnya.
Penandatangan secara virtual tersebut turut dihadiri inovator sekaligus konseptor SNI dan ISO Sistem Peringatan Dini, Prof. Teuku Faisal Fathani dan Dr. Wahyu Wilopo.
Saat ini BNPB bekerja sama dengan UGM dan BSN telah berhasil menyusun SNI 8235:2017, SNI 8840:2019, ISO 22327:2018 dan ISO 22328-1:2020 tentang sistem peringatan multi bencana. Selanjutnya, BNPB-BMKG-UGM-BSN sedang menyusun SNI dan ISO tentang sistem peringatan dini tsunami, yang berikutnya diikuti dengan sistem peringatan dini banjir dan letusan gunung api.
Discussion about this post