Samarinda, Kabar SDGs – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya fasilitas ramah disabilitas di ruang terbuka hijau (RTH) yang tersebar di kota ini. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa banyak taman publik di Samarinda belum inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Padahal, Samarinda tengah menargetkan diri sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori utama, namun realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Novan menyoroti beberapa persoalan mendasar seperti tidaknya tersedia jalur landai untuk kursi roda, alat permainan khusus, hingga toilet yang bisa diakses anak-anak difabel.
“Kita sering terjebak membangun taman yang bagus dilihat, tapi lupa soal siapa saja yang bisa menikmati. Kalau anak berkebutuhan khusus tidak bisa bermain di taman, berarti kita belum adil,” ujarnya, Senin (24/6).
Lebih lanjut, Novan mengingatkan bahwa estetika taman saja tidak cukup. Fungsi sosial dari ruang publik harus menjadi fokus utama, apalagi jika berbicara soal akses yang merata bagi seluruh anak, termasuk kelompok rentan.
Dalam penilaian Kota Layak Anak, salah satu indikator penting adalah fasilitas publik yang ramah terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Jika taman-taman kota masih eksklusif, Samarinda bisa gagal mencapai target tersebut.
“Cat warna-warni tidak menjadikan sebuah taman layak anak. Yang utama adalah bagaimana semua anak—termasuk mereka yang difabel—bisa bermain, berinteraksi, dan merasa diterima,” tegas Novan.
Novan juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh taman kota yang ada, serta menyarankan pemetaan fasilitas mana saja yang belum memenuhi standar inklusif, agar bisa diprioritaskan dalam pembangunan berikutnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal kurangnya pelibatan komunitas disabilitas dalam perencanaan. Menurutnya, kebijakan taman inklusif harus melibatkan mereka yang merasakan langsung hambatan di lapangan.
“Kalau yang merancang hanya duduk di balik meja, bagaimana bisa tahu apa yang benar-benar dibutuhkan?” ujarnya.
Sebagai solusi, Novan mengajak Pemkot mencontoh kota-kota lain yang sudah menerapkan taman inklusif, seperti yang menyediakan jalur landai, papan informasi braille, hingga alat permainan berbasis sensorik.
Dari sisi legislatif, ia memastikan Komisi IV DPRD akan mendorong anggaran khusus untuk pembangunan fasilitas ramah disabilitas dalam pembahasan APBD ke depan.
“Ini bukan sekadar proyek taman, tapi cerminan nyata komitmen terhadap hak anak dan prinsip non-diskriminasi,” jelasnya.
Ia pun menutup pernyataan dengan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendukung semangat inklusivitas di ruang publik.
“Ruang publik adalah milik semua. Taman kota baru layak disebut inklusif bila semua anak, tanpa terkecuali, bisa bermain dan merasa diterima,” pungkasnya.
Discussion about this post