Jakarta, Kabar SDGs – Rencana penggabungan dua raksasa teknologi Asia Tenggara, Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), tengah menghadapi tantangan besar dari sisi regulasi di Indonesia. Pemerintah disebut belum memberikan lampu hijau terhadap rencana merger yang diperkirakan bernilai sekitar USD7 miliar atau lebih dari Rp100 triliun.
Menurut laporan eksklusif Reuters yang mengutip tiga sumber terpercaya, pembicaraan antara kedua perusahaan telah berlangsung sejak kuartal kedua 2025, dengan Grab dikabarkan telah menunjuk penasihat untuk memuluskan proses akuisisi. Namun, langkah tersebut kini tertunda akibat sejumlah kekhawatiran dari pihak pemerintah Indonesia.
Salah satu isu utama adalah potensi dominasi pasar yang bisa terjadi bila dua platform besar ini digabungkan. Pemerintah juga mencemaskan dampaknya terhadap kesejahteraan mitra pengemudi dan kurir, serta tingginya porsi kepemilikan asing di GoTo yang dinilai mengancam kedaulatan ekonomi digital nasional.
“Pemerintah menginginkan adanya komitmen bahwa hasil merger tidak akan mengorbankan para pengemudi. Mereka menuntut jaminan insentif dan bonus tetap ditingkatkan,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya karena sifat informasi yang sensitif.
Kekhawatiran publik juga makin kuat setelah ribuan pengemudi ojek online melakukan aksi protes pada Mei lalu di berbagai kota besar. Mereka menilai merger berpotensi mematikan persaingan dan menekan pendapatan mitra.
“Kalau Grab dan GoTo jadi satu, kami takut kehilangan pilihan. Tarif bisa ditekan, dan insentif dikurangi,” kata seorang perwakilan pengemudi saat unjuk rasa di Jakarta.
Isu lainnya yang tak kalah sensitif adalah struktur kepemilikan saham GoTo yang saat ini didominasi investor luar negeri. Berdasarkan laporan tahunan 2024, sebanyak 73,9% saham GoTo dikuasai pemodal asing. Dua nama besar di antaranya adalah SoftBank asal Jepang (7,65%) dan Alibaba dari Tiongkok melalui Taobao (7,43%).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut angkat suara dengan menyuarakan pentingnya kontrol nasional atas perusahaan teknologi strategis.
“Kita ingin ekonomi digital kita dipimpin dan dikendalikan oleh anak bangsa, bukan pihak asing,” tegasnya.
Hingga kini, baik Grab maupun GoTo belum memberikan konfirmasi resmi soal merger ini. Pihak Grab membantah sedang melakukan pembicaraan penggabungan, sementara GoTo menyatakan bahwa belum ada kesepakatan apapun terkait akuisisi dan telah menyampaikan informasi terbuka kepada publik.
Di pasar saham, valuasi GoTo tercatat sekitar USD4,4 miliar per 20 Juni 2025, jauh di bawah nilai Grab yang mencapai USD19 miliar. Meski demikian, kedua perusahaan masih mencatatkan kerugian bersih tahunan sejak melantai di bursa.
Menurut data dari LSEG, merger ini dinilai berpotensi mempercepat efisiensi operasional kedua entitas melalui pengurangan biaya dan penggabungan infrastruktur serta sumber daya manusia.
Sementara itu, Grab baru saja mengamankan pendanaan segar sebesar USD1,5 miliar melalui penerbitan obligasi konversi, yang diduga kuat akan digunakan untuk ekspansi atau aksi korporasi di kawasan Asia Tenggara.
Namun, sebelum melangkah lebih jauh, restu dari pemerintah Indonesia tampaknya menjadi kunci penentu. Regulasi, kepemilikan, serta perlindungan bagi pekerja lapangan kini menjadi titik krusial dalam kelanjutan proses ini.
Discussion about this post