• HOME
  • SUSTAINABILITY
  • CSR
  • UKM CORNER
  • AKADEMIKA
  • TRAVEL & LIFESTYLE
  • INTERVIEW
  • OPINION
  • GALERI
12 Mei 2026
No Result
View All Result
Kabar SDGs
  • HOME
  • SUSTAINABILITY
  • CSR
  • UKM CORNER
  • AKADEMIKA
  • TRAVEL & LIFESTYLE
  • INTERVIEW
  • OPINION
  • GALERI
No Result
View All Result
Kabar SDGs
No Result
View All Result
Home SUSTAINABILITY EKONOMI

APBD 2023 Harus Selaras dengan Program Prioritas Nasional

by SDGS Admin
17 Juni 2022
APBD 2023 Harus Selaras dengan Program Prioritas Nasional
27
SHARES
167
VIEWS
Bagikan di FacebookWhatsapp

JAKARTA, KabarSDGs – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyarankan agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 diarahkan sejalan dan selaras dengan program prioritas nasional.

“Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian memperhatikan prioritas nasional dan bagaimana nanti APBD disusun agar sejalan dengan prioritas tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam kerterangan tertulisnya di, Kamis (16/06/2022).

BACA JUGA

Menteri Keuangan Indonesia Dorong Perumusan untuk Mewujudkan Inklusi dan Literasi Keuangan Digital bagi UMKM di Kawasan ASEAN

Menteri Keuangan Indonesia Dorong Perumusan untuk Mewujudkan Inklusi dan Literasi Keuangan Digital bagi UMKM di Kawasan ASEAN

30 Maret 2023
Direktur Pelaksana IMF Berkunjung ke Istana Bogor, Ini Kata Sri Mulyani

Direktur Pelaksana IMF Berkunjung ke Istana Bogor, Ini Kata Sri Mulyani

17 Juli 2022
Sri Mulyani: Pemberian THR dan Gaji ke-13 Dorong Percepatan Ekonomi Nasional

Sri Mulyani: Pemberian THR dan Gaji ke-13 Dorong Percepatan Ekonomi Nasional

16 April 2022

Sri Mulyani menerangkan, program prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan insfrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau.

Ia menjelaskan, pihaknya juga fokus pada upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah termasuk di antaranya mengenai pengelolaan belanja daerah. Ia pun mengungkapkan, dalam kurun waktu 11 tahun seluruh komponen belanja daerah tercatat terus mengalami peningkatan mulai dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja barang modal, dan belanja daerah lainnya.

“Selama 11 tahun terakhir belanja daerah itu meningkat terus. Tahun 2011 transfer dari pusat itu hanya sekitar Rp450 triliun, sekarang sudah Rp770 triliun,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menekankan perlunya perbaikan pada komposisi serta percepatan realisasi anggaran belanja daerah.

“APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat,” ujarnya.

Selain itu, Menkeu juga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan kualitas penganggarannya secara lebih tepat dan akuntabel. Menkeu menegaskan, pihaknya siap membantu dan bekerjasama dengan pemda dalam menyelesaikan permasalahan keuangan daerah. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Reformasi belanja di daerah akan terus menjadi pusat perhatian kita semua. Tentu peranan Bapak dan Ibu sekalian penting, bagaimana kita menaikkan atau meningkatkan kualitas penganggaran kita, mengalokasikan anggaran secara lebih tepat, serta bagaimana memperbaiki SDM-nya. Termasuk untuk bidang keuangan di daerah, kami akan siap membantu dan kita bisa kerjasama,” ujarnya.

Menkeu berpesan, agar para pengelola keuangan di daerah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan memperbaiki alokasi belanja serta tetap berfokus kepada perbaikan kualitas SDM dan infrastruktur dasar, meskipun di tengah dinamika kondisi ekonomi dunia yang tidak mudah seperti saat ini.

“Kondisi ekonomi dunia memberikan opportunity sekaligus guncangan yang berpotensi risiko. Peranan Bapak-Ibu sekalian adalah menjaga daerah agar tetap stabil dan maju terus menuju apa yang kita ingin capai,” pungkas Sri Mulyani.

Share11SendTweet7
Previous Post

Menteri Kesehatan Imbau Masyarakat Tetap Waspadai Virus Covid-19 Varian Terbaru

Next Post

Bangkitkan Pariwisata Kota Yogyakarta, Pemkot Adakan Festival Kampung Wisata 2022

Next Post
Bangkitkan Pariwisata Kota Yogyakarta, Pemkot Adakan Festival Kampung Wisata 2022

Bangkitkan Pariwisata Kota Yogyakarta, Pemkot Adakan Festival Kampung Wisata 2022

Jokowi Apresiasi Program Kartu Prakerja

Jokowi Apresiasi Program Kartu Prakerja

Discussion about this post

NEWS UPDATE

Chaideer Mahyuddin Raih APFI 2026 Lewat Foto Lingkungan

Chaideer Mahyuddin Raih APFI 2026 Lewat Foto Lingkungan

12 Mei 2026
Festival Egrang Ledokombo Kembali Meriah

Festival Egrang Ledokombo Kembali Meriah

12 Mei 2026
Abrasi Ancam Jembatan Air Martan di Seluma

Abrasi Ancam Jembatan Air Martan di Seluma

12 Mei 2026
Gebyar TK Pekanbaru Meriahkan Hari Kartini

Gebyar TK Pekanbaru Meriahkan Hari Kartini

12 Mei 2026
BPDP Promosikan Produk UMKM Sawit di PALMEX 2026

BPDP Promosikan Produk UMKM Sawit di PALMEX 2026

11 Mei 2026

POPULAR

  • Titik Longsor Jalan Lintas Curup-Lebong Mulai Diperbaiki Dengan Anggaran Rp 200 Miliar

    Titik Longsor Jalan Lintas Curup-Lebong Mulai Diperbaiki Dengan Anggaran Rp 200 Miliar

    93 shares
    Share 37 Tweet 23
  • PTPN IV PalmCo Perkuat Transisi Energi Hijau Lewat Pembangunan 16 Pabrik CBG

    34 shares
    Share 14 Tweet 9
  • Izin Bus ALS Berpotensi Dicabut Kemenhub

    19 shares
    Share 8 Tweet 5
  • BPDP Promosikan Produk UMKM Sawit di PALMEX 2026

    18 shares
    Share 7 Tweet 5
  • Wamenaker Dorong Pemuda Ciptakan Lapangan Kerja Baru

    18 shares
    Share 7 Tweet 5

NEWS CHANNELS

  • AKADEMIKA
  • CSR
  • EKONOMI
  • GALERI
  • HOT NEWS
  • INTERVIEW
  • KESEHATAN
  • KESRA
  • LINGKUNGAN
  • OPINION
  • PENDIDIKAN & IPTEK
  • SUSTAINABILITY
  • TRAVEL & LIFESTYLE
  • UKM CORNER

INFORMATION

  • About Us
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Contact

CONTACT

Hubungi redaksi melalui email di bawah ini:

redaksi@kabarsdgs.com

 

No Result
View All Result
  • HOME
  • SUSTAINABILITY
  • CSR
  • UKM CORNER
  • AKADEMIKA
  • TRAVEL & LIFESTYLE
  • INTERVIEW
  • OPINION
  • GALERI

© 2020 Kabar SDGS - Hak cipta dilindungi oleh undang - undang.