Kalimantan Timur, Kabar SDGs – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meresmikan Desk Investasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (17/11/2026). Layanan ini dibentuk untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi investor di daerah.
Peresmian dilakukan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Edy Junaedi Harahap, dan dihadiri sejumlah kepala daerah se-Kalimantan. Pembentukan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelayanan serta pendampingan terhadap kegiatan investasi di daerah.
Desk Investasi dirancang sebagai wadah koordinasi terpadu yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga teknis, pengelola kawasan industri, hingga pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Melalui layanan ini, pemerintah tidak hanya berupaya menarik minat investor. Desk Investasi juga akan mengawal proyek yang sudah memasuki tahap persiapan maupun pengembangan agar segera terealisasi menjadi kegiatan penanaman modal,” kata Edy Junaedi.
Salah satu tugas utama layanan ini adalah melakukan debottlenecking atau mengatasi berbagai hambatan investasi. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain proses perizinan yang rumit, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kendala dalam pembebasan lahan.
Melalui keterlibatan berbagai pihak dalam satu mekanisme koordinasi, pemerintah berharap penyelesaian hambatan tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah.
Desk Investasi juga akan memberikan pendampingan dengan pendekatan jemput bola. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya lebih proaktif mengidentifikasi persoalan yang dialami pelaku usaha sekaligus membantu menemukan solusi agar pelaksanaan proyek tidak terhenti pada tahap perencanaan.
Selain pendampingan, layanan tersebut turut menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban. Langkah ini ditujukan untuk memastikan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan serta mendukung terciptanya iklim investasi yang transparan, sehat, dan berkelanjutan.
“Pembentukan layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong percepatan realisasi investasi, termasuk proyek-proyek strategis bernilai besar,” jelasnya.
Khusus di Kalimantan Timur, keberadaan Desk Investasi diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal berbagai peluang penanaman modal. Dengan koordinasi yang lebih terintegrasi, investor diharapkan memperoleh bantuan dalam menyelesaikan persoalan administratif maupun teknis di lapangan.
Melalui layanan ini, investasi diharapkan tidak berhenti pada pencatatan komitmen atau rencana usaha, tetapi benar-benar diwujudkan menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.










Discussion about this post