Jakarta, Kabar SDGs – Seluruh rumah sakit yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah kembali beroperasi dalam waktu satu bulan setelah bencana pada akhir November 2025. Pemulihan dilakukan secara bertahap untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan selama masa darurat hingga pascabencana.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa meskipun belum seluruh rumah sakit beroperasi secara penuh, layanan medis yang paling dibutuhkan masyarakat telah dapat diberikan kembali.
“Alhamdulillah satu bulan seluruh rumah sakit di tiga provinsi ini bisa beroperasi kembali. Tidak penuh, tapi setidaknya untuk layanan-layanan yang sangat diperlukan itu bisa dilakukan,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Bencana tersebut berdampak terhadap hampir 100 rumah sakit, sekitar 1.000 puskesmas, dan kurang lebih 2.000 puskesmas pembantu (pustu). Sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan parah akibat banjir dan endapan lumpur, sehingga pelayanan medis sempat terganggu.
Kementerian Kesehatan memprioritaskan pemulihan rumah sakit sebelum melanjutkan perbaikan puskesmas dan pustu. Rumah sakit menjadi perhatian pertama karena berperan menangani pasien dalam kondisi kritis yang membutuhkan tindakan medis segera.
Layanan yang tidak dapat ditunda, seperti operasi, persalinan, dan cuci darah, juga menjadi prioritas untuk dipulihkan. Langkah tersebut penting agar pasien tetap mendapatkan perawatan yang diperlukan dan risiko kematian dapat ditekan.
Setelah rumah sakit kembali beroperasi, pemerintah melanjutkan pemulihan puskesmas. Budi mengatakan seluruh puskesmas yang terdampak bencana telah kembali memberikan pelayanan dalam waktu dua setengah bulan setelah kejadian.
Puskesmas memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan kesehatan dasar dan menentukan pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Keberadaan fasilitas ini juga membantu mengurangi beban rumah sakit yang meningkat selama masa pemulihan bencana.
Selain itu, puskesmas kembali menjalankan pelayanan rutin bagi masyarakat, termasuk imunisasi dan pemeriksaan kesehatan. Dengan pulihnya layanan tersebut, kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak diharapkan dapat ditangani secara berkelanjutan.
Pemulihan kemudian dilanjutkan terhadap sekitar 2.000 pustu yang terdampak. Setelah enam bulan penanganan, sebagian besar fasilitas tersebut telah kembali beroperasi. Namun, enam pustu di Sumatra Utara masih memerlukan pembangunan baru atau renovasi menyeluruh karena mengalami kerusakan berat.
Sebagian fasilitas bahkan hanyut terbawa banjir sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan kembali. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan lokasi pengganti untuk pembangunan fasilitas kesehatan baru.
“Jadi kita harus cari tanah baru, lokasi baru untuk dibangun pustu yang baru,” ujar Budi.
Dalam upaya mempercepat pemulihan, pemerintah membagi tanggung jawab berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pembangunan fisik fasilitas kesehatan, sedangkan Kementerian Kesehatan menyediakan alat kesehatan dan berbagai sarana pendukung pelayanan.
Hingga September 2026, Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp157,88 miliar untuk mendukung pemulihan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana.
Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dapat diselesaikan pada Desember 2026. Adapun sejumlah pekerjaan konstruksi yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum diperkirakan berlanjut hingga 2027.
“Kita harapkan mudah-mudahan sejak bencana ini terjadi di akhir November 2025, di 2026 ini semuanya secara operasional sudah kembali beroperasi. Dan diharapkan nanti di 2027 seluruh fasilitas kesehatannya sudah pulih kembali seperti sediakala, termasuk juga fisiknya,” kata Budi.
Budi menegaskan bahwa pemulihan fasilitas kesehatan membutuhkan koordinasi antara kementerian terkait dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan kembali fasilitas yang rusak berat berjalan sesuai target, sekaligus menjaga agar masyarakat di wilayah terdampak tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.
Discussion about this post