Jakarta, Kabar SDGs – Pemerintah memastikan lebih dari 44.000 anak dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan SD hingga SMA memperoleh akses pendidikan berkualitas secara gratis melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menghambat anak mendapatkan pendidikan sekaligus mempersiapkan masa depan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial (Kemensos) Devi Deliani mengatakan, perluasan sekolah gratis merupakan bentuk kehadiran negara dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah terus memperluas cakupan Sekolah Rakyat agar anak-anak yang sebelumnya belum mendapatkan layanan pendidikan dapat kembali bersekolah.
“Ini adalah komitmen negara untuk terus memperluas jangkauan. Tentu agar anak-anak yang selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah,” ujar Devi Deliani dalam keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Jumat (18/9/2026).
Saat ini, program Sekolah Rakyat telah menjangkau 182 sekolah. Jumlah tersebut bertambah dibandingkan tahun pertama pelaksanaan yang mencakup 166 titik dengan jumlah peserta didik lebih dari 14.700 orang.
Devi menjelaskan, setiap peserta didik tercatat berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data tersebut digunakan agar pelaksanaan program pendidikan gratis dapat menyasar kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
“Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, bantuan negara dipastikan sampai tepat pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegas Devi.
Tidak hanya memberikan pendidikan tanpa biaya, pemerintah juga mempercepat pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Hingga kini, gedung permanen Sekolah Rakyat telah selesai dibangun di 93 titik.
Fasilitas permanen tersebut mulai digunakan secara bertahap sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026. Kehadiran gedung permanen diharapkan mampu menambah kapasitas layanan sekaligus menyediakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi para peserta didik.
Pemerintah menilai perluasan sekolah, akurasi penerima manfaat berdasarkan data, serta ketersediaan infrastruktur merupakan bagian penting untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan.
“Melalui sinergi perluasan jangkauan, ketepatan data target, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah optimistis hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali,” kata Devi.
Discussion about this post