Jakarta, Kabar SDGs – Memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Paramadina menggelar webinar bertajuk “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” pada 14 Agustus 2026. Diskusi yang dimoderatori Kenita Putri tersebut membahas posisi dan tantangan perempuan Indonesia dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial politik, diplomasi hingga perkembangan industri masa depan.
Wakil Rektor Penjaminan Mutu dan Kemitraan Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menyampaikan bahwa ukuran kemerdekaan perempuan tidak hanya dapat dilihat dari kebebasan yang dimiliki, tetapi juga dari kesempatan untuk mengambil peran penting di ruang publik.
“Pilar utama perempuan di era kemerdekaan adalah sejauh mana perempuan diberikan ruang dan mampu mengambil peran strategis di ruang publik.”
Menurut Iin, peran perempuan dalam kehidupan masyarakat kini telah berkembang jauh melampaui ranah domestik. Perempuan turut berkontribusi sebagai pelaku UMKM sekaligus menjadi salah satu penggerak ketahanan ekonomi keluarga. Dalam kehidupan sosial dan politik, keterlibatan perempuan juga dinilai dapat memperkaya perspektif dalam membangun kebijakan yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan.
Meski demikian, perempuan masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk ketimpangan gender, hambatan budaya, serta akses yang belum merata terhadap berbagai kesempatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan perempuan dalam memperoleh kesempatan yang setara masih membutuhkan penguatan di berbagai sektor.
Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Dr. Rini Sudarmanti, turut mempertanyakan sejauh mana ruang publik di Indonesia telah benar-benar memberikan kemerdekaan kepada perempuan. Ia melihat adanya peningkatan sejumlah indikator partisipasi perempuan, tetapi posisi-posisi strategis di ruang publik masih banyak ditempati laki-laki.
“Jika di kampus, jumlah perempuan banyak sekali, namun ketika masuk ke ranah publik, jumlah itu kontan menghilang entah ke mana,” ujar Rini.
Dr. Prima Naomi kemudian menyoroti persoalan kesenjangan gender yang masih terlihat dalam partisipasi ekonomi maupun pemberdayaan politik. Menurutnya, peningkatan jumlah perempuan yang berpartisipasi perlu dibarengi dengan pembukaan akses lebih luas agar perempuan dapat menempati posisi pengambilan keputusan.
“Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR-PR penting bagi perempuan Indonesia,” kata Prima.
Persoalan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan juga menjadi perhatian Tia Rahmania, M.Psi. Ia menilai kesempatan perempuan untuk dipilih dan memimpin merupakan salah satu unsur penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan representatif.
“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan, adalah demokrasi yang sehat.”
Tia menilai keberadaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dibutuhkan agar pengalaman, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi perempuan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik.
Dari sisi psikologi, Dr. Fatchiah E. Kertamuda menekankan bahwa kemerdekaan perempuan juga berkaitan dengan kemampuan membangun rasa percaya diri dan harga diri. Dukungan keluarga serta kondisi psikologis yang sejahtera juga menjadi faktor yang diperlukan agar perempuan dapat berkembang dan menjalankan perannya secara optimal.
Persoalan keterwakilan perempuan dalam bidang diplomasi disampaikan Dr. Peni Hanggarini. Menurutnya, perempuan Indonesia memiliki catatan kontribusi dalam diplomasi sejak masa setelah kemerdekaan. Sejumlah tokoh seperti Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro tercatat pernah mengambil bagian dalam perjuangan diplomasi Indonesia serta membawa kepentingan bangsa ke tingkat internasional.
Namun, Peni melihat keterlibatan perempuan dalam institusi diplomasi masih belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan. Tantangan terutama terlihat dalam keterwakilan perempuan pada posisi kepemimpinan dan jabatan strategis.
Sementara itu, Hendriana Werdaningsih, Ph.D., membahas peluang perempuan dalam menghadapi karakter industri masa depan. Ia melihat craftsmanship sebagai salah satu bidang yang dapat dikembangkan dengan menggabungkan kreativitas, pemanfaatan teknologi, serta kekuatan kolaborasi komunitas.
“Karakter perempuan akan selalu menjadi nafas dan manufaktur masa depan yang lebih manusiawi,” ujar Hendriana.
Berbagai pandangan yang muncul dalam webinar tersebut menunjukkan bahwa makna kemerdekaan perempuan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti tersedianya kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkarya, memimpin, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta berkontribusi dalam pembangunan.
Melalui kegiatan tersebut, Universitas Paramadina mendorong agar ruang partisipasi perempuan terus diperluas di berbagai bidang. Penguatan peran tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan.
Discussion about this post