Jakarta, Kabar SDGs – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 guna mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk percepatan operasional 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang telah berbadan hukum di seluruh Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026. Ferry menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Nomor S228/MK.03/2026 dan Nomor B385/D9.PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, Kementerian Koperasi memperoleh pagu indikatif sebesar Rp542,89 miliar untuk tahun anggaran 2027.
“Kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry.
Menurutnya, dukungan tambahan anggaran sangat diperlukan mengingat semakin luasnya tugas dan program yang harus dijalankan Kementerian Koperasi dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu fokus utama adalah memastikan percepatan operasional Kopdes Merah Putih berjalan sesuai target.
“Kami menyadari bahwa pagu indikatif yang ditetapkan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Kementerian Koperasi dalam menjalankan seluruh amanat program, khususnya untuk mendukung percepatan operasionalisasi 80 ribu Kopdes Merah Putih dan pengembangan koperasi secara nasional,” ujarnya.
Ferry menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut akan difokuskan pada dua sektor utama, yakni penguatan operasional organisasi dan pengembangan koperasi secara nasional. Pada aspek operasional, anggaran akan dimanfaatkan untuk meningkatkan fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi di tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, dana juga akan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penguatan komunikasi publik dan kehumasan, pembangunan sarana pendukung, penyusunan regulasi perkoperasian, hingga peningkatan sistem pengawasan internal. Sebagian anggaran juga disiapkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi program Kopdes Merah Putih kepada masyarakat.
Sementara itu, pada sektor pengembangan koperasi, tambahan anggaran akan diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional serta berbagai arahan Presiden yang berkaitan dengan penguatan koperasi. Program yang akan didorong mencakup peningkatan kapasitas usaha koperasi, penguatan kelembagaan dan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan fungsi pengawasan.
Berdasarkan rincian yang dipaparkan, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi menjadi unit yang mengajukan tambahan anggaran terbesar, yakni Rp277,4 miliar. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung pemetaan potensi usaha, pendampingan produksi, penguatan kemitraan antarkoperasi, dan pengembangan jaringan usaha berbasis klaster.
Selanjutnya, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing mengusulkan tambahan Rp267,04 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat program kewirausahaan koperasi, meningkatkan kompetensi pejabat fungsional pengawas koperasi, memperluas layanan penyuluhan, serta memperkuat akses pembiayaan dan permodalan.
Adapun Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi mengajukan tambahan dana sebesar Rp234,49 miliar. Alokasi tersebut akan difokuskan pada layanan badan hukum koperasi, pendampingan restrukturisasi kelembagaan, percepatan digitalisasi Kopdes Merah Putih, dan penguatan regulasi di sektor perkoperasian.
Sebelumnya, pagu indikatif Kementerian Koperasi untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp542,89 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas dana rupiah murni sebesar Rp316,85 miliar dan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi sebesar Rp226,04 miliar.
Dengan usulan tambahan anggaran tersebut, Kementerian Koperasi berharap berbagai program penguatan koperasi, termasuk percepatan operasional Kopdes Merah Putih, dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan berbasis kerakyatan.
Discussion about this post