Sidoarjo, Kabar SDGs – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat berbagai langkah penanganan sampah untuk menghadapi tingginya volume limbah yang dihasilkan masyarakat setiap hari. Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), pemanfaatan teknologi digital, peningkatan sarana pengelolaan sampah, hingga pengawasan terhadap pembuangan sampah liar.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo mencapai hampir 900 ton per hari. Sebagian besar sampah tersebut masih berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon, sementara praktik pembuangan sampah liar masih ditemukan di sejumlah lokasi.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah atau DLHK, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” tegasnya saat audiensi dengan Tim DLHK terkait TPS 3R di Opsroom, Senin (8/5/2026).
Data DLHK menunjukkan sebanyak 534 ton sampah per hari masih langsung dibuang ke TPA. Selain itu, sekitar 77,24 persen sampah yang dihasilkan masih dalam kondisi tercampur, sedangkan 86,58 ton atau sekitar 9,7 persen dibuang secara liar. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena berpotensi mempercepat penuh kapasitas TPA apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang lebih baik.
Sebagai bagian dari solusi, Pemkab Sidoarjo menempatkan TPS 3R sebagai ujung tombak pengurangan sampah dari sumbernya. Dari total 210 TPS 3R yang ada, sebanyak 22 unit dengan kinerja baik akan terus dipertahankan melalui dukungan anggaran sekitar Rp4,02 miliar.
Sementara itu, 77 TPS 3R yang masuk kategori berkinerja sedang akan mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pengadaan mesin pemilah sampah, conveyor, insinerator, serta kendaraan operasional roda tiga dengan total alokasi anggaran mencapai Rp14,12 miliar.
Di sisi lain, masih terdapat 86 TPS 3R yang berkinerja rendah dan 25 TPS 3R yang belum aktif beroperasi. Padahal, keberadaan TPS 3R saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga di Kabupaten Sidoarjo.
Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga mulai menerapkan sistem dashboard digital. Sistem tersebut digunakan untuk memantau kinerja TPS 3R, proses pengangkutan sampah, hingga penerimaan retribusi kebersihan secara lebih terintegrasi.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” jelas Subandi.
Selain penguatan sistem pengelolaan, pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah liar juga akan diperketat. Pemerintah desa didorong memasang kamera pengawas atau CCTV di titik-titik yang rawan dijadikan lokasi pembuangan sampah ilegal. Penegakan aturan dan pemberian sanksi kepada pelanggar juga menjadi bagian dari strategi yang akan diterapkan.
Melalui penguatan kapasitas TPS 3R, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimistis mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat sekaligus mengurangi risiko krisis sampah di masa mendatang.
Discussion about this post