Brussel, Kabar SDGs – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya menjaga keterbukaan ekonomi internasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok, perdagangan, dan investasi global. Menurutnya, Indonesia memilih memperkuat kolaborasi dan diversifikasi ekonomi dibandingkan pendekatan yang mengarah pada fragmentasi pasar dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat menjadi pembicara utama dalam sesi Ministerial Keynote and Conversation pada Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 yang berlangsung di Brussel, Belgia, Jumat (5/6/2026).
“Arsitektur ekonomi internasional saat ini jelas sedang mengalami perubahan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun kembali framework yang mampu mempertahankan manfaat keterbukaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi,” kata Airlangga, dari laman resmi Kemenko Bidang Perekonomian, Sabtu (6/6/2026).
“Saya meyakini bahwa jawabannya bukan terletak pada decoupling, melainkan pada diversification. Bukan pada fragmentation, melainkan pada cooperation and partnerships,” imbuhnya.
Forum tahunan tersebut mempertemukan pejabat tinggi Uni Eropa, perwakilan pemerintah negara mitra, kalangan usaha, hingga media internasional untuk membahas berbagai isu keamanan ekonomi yang muncul akibat ketidakpastian global.
Dalam pemaparannya, Airlangga menyoroti sejumlah konflik geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan, termasuk Selat Hormuz dan Laut Merah. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ketegangan politik dapat dengan cepat memengaruhi kelancaran rantai pasok internasional, mendorong kenaikan biaya logistik, mengurangi minat investasi, serta memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dunia.
Di tengah berbagai tekanan eksternal tersebut, Indonesia dinilai tetap mampu mempertahankan stabilitas ekonominya. Pada triwulan pertama 2026, perekonomian nasional mencatat pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan. Kinerja tersebut didukung oleh inflasi yang terkendali, cadangan devisa yang kuat, serta surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung lebih dari 70 bulan secara beruntun.
Selain menjaga ketahanan ekonomi, pemerintah juga terus mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan industri hilir, penguatan sektor manufaktur, perluasan ekonomi hijau, dan percepatan digitalisasi. Berbagai langkah tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada industri kendaraan listrik, baterai, mineral kritis, dan energi terbarukan.
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia kini berkembang menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik dunia setelah berhasil menarik investasi dari berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika Utara.
Di sektor digital, pertumbuhan ekonomi nasional juga terus menunjukkan tren positif. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan melampaui USD130 miliar dalam gross merchandise value (GMV), menjadikannya sebagai ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, pemerintah terus memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan sumber energi terbarukan dan implementasi program biodiesel B50. Kebijakan tersebut diproyeksikan mampu menekan impor bahan bakar hingga 4 juta kiloliter setiap tahun sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas jaringan kerja sama ekonomi internasional melalui sejumlah perjanjian strategis, antara lain Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), serta proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Sebagai anggota ASEAN, G20, dan BRICS, Indonesia juga terus memperkuat perannya sebagai penghubung antara negara maju dan negara berkembang dalam upaya mencari solusi bersama atas berbagai tantangan ekonomi global.
“Mari kita bekerja sama membangun kerangka keamanan ekonomi yang lebih baik, yang mampu memperkuat ketahanan sekaligus menjaga keterbukaan, inklusivitas, dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi semua,” pungkas Menko Airlangga.
Discussion about this post