Denpasar, Kabar SDGs – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat seluruh kota dan kabupaten IHK di Bali mengalami deflasi bulanan pada Agustus 2025. Kondisi ini terjadi seiring melimpahnya hasil panen yang mendorong penurunan harga sejumlah komoditas penting, terutama tomat, cabai rawit, daging babi, buncis, serta tarif angkutan udara.
Rilis BPS pada Senin 1 September 2025 menunjukkan deflasi gabungan kabupaten dan kota di Bali sebesar -0,39% (mtm), berbalik arah setelah pada Juli 2025 sempat tercatat inflasi 0,32% (mtm). Secara tahunan, inflasi Bali menurun ke 2,65% (yoy), turun dari 3,16% (yoy) bulan sebelumnya, meski tetap lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 2,31% (yoy).
Deflasi dialami merata di seluruh wilayah IHK Bali. Kabupaten Tabanan mencatat penurunan terdalam dengan -0,69% (mtm) atau inflasi tahunan 2,61% (yoy), diikuti Singaraja dengan -0,56% (mtm) atau 2,71% (yoy). Badung mencatat deflasi -0,46% (mtm) dengan inflasi tahunan 1,91% (yoy), sementara Denpasar mencatat deflasi -0,19% (mtm) dan inflasi tahunan 3,05% (yoy).
Menurut BPS, deflasi bulan Agustus terutama disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Namun, tekanan deflasi tertahan oleh kenaikan harga bawang merah, biaya sekolah tingkat SMA, beras, bahan bakar rumah tangga, dan pepaya.
BPS bersama Bank Indonesia Provinsi Bali menilai ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai ke depan. Faktor tersebut antara lain meningkatnya permintaan barang dan jasa pada musim puncak kunjungan wisatawan mancanegara, kenaikan harga acuan minyak sawit mentah (CPO) yang bisa memicu imported inflation, serta berlanjutnya perbaikan jalur utama Jawa–Bali yang berpotensi menghambat distribusi logistik. Selain itu, ketidakpastian cuaca pada musim kemarau basah juga dikhawatirkan mengganggu produksi hortikultura.
Untuk menjaga kestabilan harga, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menjalankan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Upaya ini didukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui peningkatan produktivitas pertanian, perluasan area tanam, serta pemanfaatan lahan tidur.
Sinergi antar daerah di Bali juga akan diperkuat dengan membangun ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan BUMDes, Perumda pangan, hingga koperasi. Kolaborasi dari hulu hingga hilir, mulai petani, penggilingan, Perumda pangan, hingga hotel, restoran, dan kafe, juga akan diperkuat dengan dukungan regulasi yang memprioritaskan produk pangan lokal.
Dengan langkah tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimis inflasi tahun 2025 dapat tetap terkendali dalam kisaran sasaran nasional, yakni 2,5% ±1%, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik.
Discussion about this post