Tapanuli Utara, Kabar SDGs – Di era digital yang didominasi oleh smartphone dan teknologi komunikasi canggih, keputusan 241 desa di Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengalokasikan anggaran desa mereka demi pembelian handy talkie (HT) justru memicu tanda tanya.
Seluruh desa di wilayah ini diketahui telah merampungkan unggahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 ke dalam sistem keuangan desa berbasis aplikasi, Siskeudes. Dengan rampungnya proses ini, pencairan dana desa pun tinggal menunggu waktu. Salah satu item belanja yang cukup menyita perhatian adalah pengadaan alat komunikasi HT.
Rencana tersebut menimbulkan respons beragam. Pasalnya, banyak yang mempertanyakan relevansi pengadaan HT di tengah keberadaan ponsel pintar yang sudah sangat mendukung berbagai kebutuhan komunikasi.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Taput, Satya Darma Nababan, saat dikonfirmasi Rabu (18/6/2025) sore melalui pesan WhatsApp, menjelaskan bahwa tujuan utama pengadaan HT adalah untuk mempercepat komunikasi antara pihak luar dengan desa-desa.
“HT ini pada dasarnya untuk memperlancar komunikasi. Kami memahami bahwa tujuannya agar penyampaian informasi ke desa bisa lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Ia menambahkan, HT juga akan mendukung koordinasi dalam hal penyampaian program, pengawasan, serta penanganan situasi mendesak, meskipun administrasi tertulis tetap akan menyusul setelah komunikasi awal dilakukan melalui HT.
“Penggunaan HT ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pulsa seluler, sekaligus menjadi solusi untuk desa-desa yang belum terjangkau jaringan telepon genggam,” ujarnya.
Namun demikian, di sisi lapangan muncul suara berbeda. Sejumlah kepala desa di beberapa kecamatan, yang memilih tidak disebutkan identitasnya, mengaku heran dengan kebijakan pembelian HT secara massal ini. Mereka mempertanyakan efektivitasnya di era di mana smartphone sudah menjadi alat komunikasi utama.
“Saat ini HP saja sudah lebih dari cukup. Jadi kenapa harus keluar biaya lagi untuk HT?” ungkap salah satu kepala desa.
Menurut informasi yang dihimpun, setiap desa menganggarkan sekitar Rp7 juta untuk satu unit HT. Namun para kepala desa mengaku belum mendapat kejelasan mengenai mekanisme pengadaan—apakah dilakukan sendiri oleh pihak desa, atau sudah ditentukan pihak penyedia tertentu.
Ketika diminta klarifikasi lebih lanjut mengenai urgensi pengadaan HT ini, Satya Darma menjawab singkat. “Tentu ada alasan kenapa desa menganggarkan HT. Mohon maaf saya baru sekitar sebulan menjabat, mungkin lebih tepat jika ditanyakan ke kepala bidang terkait,” tulisnya.
Langkah pengadaan HT massal ini pun menuai perdebatan: di satu sisi dianggap sebagai inovasi komunikasi untuk desa yang sulit sinyal, namun di sisi lain dianggap mubazir karena dinilai tidak lagi relevan di era smartphone.
Apakah HT benar-benar solusi atau hanya beban baru dalam belanja desa? Masyarakat menanti jawaban dan transparansi dari pihak berwenang.
Discussion about this post