Samarinda, Kabar SDGs – Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sektor perhotelan yang sedang mengalami tekanan signifikan akibat pengurangan anggaran pemerintah. Ia menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mempertahankan ketahanan dalam industri perhotelan, terutama saat aktivitas MICE yang menjadi sumber utama pendapatan hotel mengalami penurunan.
“Hotel di Samarinda saat ini hanya mencatat tingkat hunian sekitar 20 persen. Ini adalah hasil langsung dari pemangkasan anggaran yang mengakibatkan menurunnya kegiatan MICE,” ungkap Ririn.
Ia menjelaskan bahwa informasi tentang okupansi hotel diperoleh secara langsung dari pemilik usaha hotel yang melaporkannya kepada Dinas Pariwisata setiap hari. Namun, karena data ini tidak diakumulasi oleh BPS, maka validitasnya sangat tergantung pada keakuratan laporan dari masing-masing hotel.
“Angka-angka tersebut berbeda-beda. Tidak bisa disamakan antara 20 persen dengan 30 persen, karena kondisi masing-masing hotel tidaklah serupa. Namun, tren penurunan itu sangat jelas,” tegasnya.
Ririn juga menyatakan bahwa banyak hotel kini sedang menghadapi masalah keuangan. Meski belum ada PHK massal yang terjadi, beberapa hotel di Samarinda dan Balikpapan sudah mengistirahatkan hampir separuh dari tenaga kerjanya.
“Kita berharap jangan sampai anak-anak kita kehilangan pekerjaan. Namun, kenyataannya, banyak hotel sudah berjuang keras sejak kuartal pertama tahun ini,” jelasnya. Dalam menghadapi situasi yang menantang ini, Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan sektor swasta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong kegiatan CSR oleh perusahaan besar dalam bentuk acara pariwisata olahraga dan hiburan untuk menarik wisatawan dari luar daerah.
“Kami ingin mendorong perusahaan swasta untuk berkontribusi dalam memulihkan sektor pariwisata melalui CSR. Misalnya, dengan mendatangkan artis atau menggelar acara olahraga, yang dapat menggerakkan industri perhotelan,” tuturnya.
Wakil Ketua IHGMA Kaltim, Armunanto, menambahkan bahwa dampak penurunan okupansi sangat dirasakan di hampir semua hotel, meskipun tingkat dampaknya bervariasi. Ia berharap ada bantuan lebih lanjut dari pemerintah untuk mengurangi beban pelaku industri.
“Mungkin bantuan terkait pajak bisa diberikan agar kami tetap bisa menggaji karyawan. Meskipun pemasukan menurun drastis, kami tetap harus menanggung biaya tetap seperti air, listrik, dan biaya tetap lainnya,” jelas Armunanto.
Sebagai tindak lanjut, pengurus PHRI, MASITA, dan IHGMA Kaltim telah menyampaikan masukan kepada Komisi VII DPR RI serta melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim. Harapannya, langkah tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri pariwisata dan perhotelan di Benua Etam.
“Kami juga terus meningkatkan promosi pariwisata agar masyarakat luar tertarik untuk berkunjung ke Kaltim. Pariwisata adalah mitra strategis, dan semua pihak perlu saling membantu,” tutupnya.
Discussion about this post