Gubernur Riau Dorong Replanting Kebun Kelapa

Pekanbaru, Kabar SDGs – Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan bahwa tiga komoditas utama menjadi pendorong ekonomi di Provinsi Riau. Tiga sektor tersebut adalah minyak dan gas, perkebunan, serta industri pulp dari kehutanan.

Mengenai sektor perkebunan, khususnya kelapa, Gubernur Wahid berpendapat bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Riau. “Proses hilirisasi untuk kelapa masih berjalan setengah hati, integrasinya belum optimal. Saat ini, hanya santan segar yang dipasarkan,” ucapnya saat berada di Kantor Gubernur Riau pada Senin, 26 Mei 2025.

Gubernur menekankan perlunya perbaikan di semua aspek yang terlibat dalam proses hilirisasi. Tantangan utama di lapangan adalah lahan kelapa yang terdapat di kawasan hutan dan pohon yang berusia lebih dari 40 tahun, yang memerlukan replanting.

“Kelapa di Riau sudah berusia tua, lebih dari empat dekade. Kami membutuhkan kebijakan untuk penanaman kembali, termasuk mengenai bibit, pendanaan, dan langkah-langkah yang perlu diambil saat menunggu hasil panen berikutnya,” jelasnya saat memimpin rapat koordinasi terkait rencana dan upaya pengembangan kelapa di Riau.

Kawasan penghasil kelapa di Riau terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir. Sekitar 60 persen dari sektor perkebunan tersebut terdiri dari kelapa. Kenaikan harga kelapa dipastikan akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para petani.

Sayangnya, jadwal panen kelapa yang panjang menjadi sumber kekhawatiran. Proses penanaman kembali membutuhkan waktu tiga hingga empat tahun agar pohon dapat berbuah, ditambah dengan waktu dua hingga tiga bulan untuk mendapatkan hasil panen.

Saat melakukan penanaman kembali, diperlukan penggantian pohon yang baru. Bibit yang digunakan haruslah memiliki ketahanan terhadap air asin. Gubernur bersama dengan perguruan tinggi berkomitmen untuk menciptakan bibit yang unggul dan tahan terhadap salinitas laut, mengingat kelapa dipengaruhi oleh lingkungan laut.

Gubernur juga mengusulkan pembentukan koperasi sebagai tempat untuk meminjam modal sembari menunggu hasil panen. Ini dianggap lebih menguntungkan dibandingkan bertransaksi dengan tengkulak yang menawarkan harga lebih rendah. “Mari kita bangun koperasi, memanfaatkan program Presiden yang mendukung Koperasi Merah Putih,” pungkasnya.