Jakarta, KabarSDGs – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan dan jajaran ke Kementerian PU, Selasa (25/02/2025).
Pertemuan ini dilakukan untuk berkoordinasi mengenai langkah-langkah penanganan bencana dan konflik sosial yang telah dilakukan Kementerian PU.
“Terima kasih kepada jajaran Kemenko PMK atas kunjungannya. Tentunya, Kementerian PU siap mendukung segala upaya untuk penanganan bencana. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan keselamatan masyarakat,” kata Wamen Diana.
Beberapa hal yang menjadi perhatian Kemenko PMK diantaranya adalah penanganan jalan daerah di kawasan konflik Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Kemudian, penanganan permasalahan rob di utara Pulau Jawa, dan penanganan pasca bencana di beberapa kawasan seperti misalnya Cianjur, Sukabumi, Pekalongan, dan beberapa daerah lainnya.
Pemerintah melalui BNPB telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pembangunan 52 unit rumah masyarakat di Adonara, Flores Timur.
Pembangunannya akan dilakukan melalui Pemerintah Daerah setempat. Namun, salah satu permintaan masyarakat yang lain adalah perbaikan jalan sepanjang 10,3 km.
“Mohon dapat diprioritaskan oleh Kementerian PU supaya kami juga bisa mulai melaksanakan pembangunan rumah-rumah tersebut secara bersamaan,” kata Deputi Lilik.
“Kami juga ingin memastikan mengenai penanganan rob di kawasan pantai utara Pulau Jawa, karrena menurut informasi saat ini sudah sampai ke Pekalongan, Jawa Tengah,” ujar dia
Terkait penanganan pasca bencana, terdapat beberapa sektor yang menjadi prioritas. Salah satunya yaitu penyediaan infrastruktur seperti air, jalan dan sanitasi.
“Mohon dukungan dari Kementerian PU untuk terus membantu penanganan pasca bencana,” tambah Deputi Lilik.
Wamen Diana mengatakan, Kementerian PU telah melakukan tindak lanjut penanganan bencana dan konflik sosial yang disoroti oleh Kemenko PMK.
Namun, masih membutuhkan dukungan administratif terkait beberapa penanganan. Seperti misalnya di Adonara, Kementerian PU membutuhkan surat dari Kemenko PMK mengenai arahan perbaikan jalan tersebut.
Pada tanggal 4 Desember 2024, ada surat dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) kepada Kemenko PMK yang mengonfirmasi bahwa Presiden telah menyetujui pembangunan infrastruktur di Adonara menggunakan anggaran K/L atau BUMN terkait.
“Untuk memperkuat, Kementerian PU butuh surat tembusan dari Kemenko PMK sebagai tindak lanjut atas surat Mensesneg tersebut. Selain itu, kami juga membutuhkan informasi mengenai kondisi sosial di kawasan Adonara,” kata Wamen Diana.
Nanti, kata dia penanganan jalan di Adonara akan dilakukan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD). Sebab, ruas tersebut terhubung dengan salah satu ruas IJD TA 2023 sepanjang 7,1 km.
Saat ini, Kementerian PU tengah menunggu proses persetujuan IJD, dan Inpres Air Minum Air Limbah, karena yang sudah selesai baru Inpres Irigasi.
“Kami juga memohon dari Kemenko PMK untuk terus membantu mendorong terlaksananya seluruh Inpres ini. Adapun perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan sepanjang 10,3 km dengan lebar 4,5 km adalah Rp51 miliar,” tambah Wamen Diana.
Terkait penanganan rob di utara Pulau Jawa, Wamen Diana menerangkan bahwa Kementerian PU juga membutuhkan inisiasi KPBU dari swasta. Untuk penanganan pasca bencana, Kementerian PU selalu siap mendukung penanganan pasca bencana yang terkait dengan infrastruktur.
“Permasalahan ini membutuhkan koordinasi lintas K/L dan kami juga butuh proyek KPBU dari swasta untuk penanganan rob,” ujarnya.
Saat ini, Kementerian PU juga tengah menyelesaikan pembangunan jalan tol Semarang – Demak yang konstruksinya dengan struktur bambu untuk membantu penanganan rob.
Terkait penanganan bencana, Kementerian PU juga selalu siap mendukung aksi tanggap darurat bencana dan penanganan pasca bencana, terutama yang kaitannya dengan infrastruktur dasar seperti penyediaan air, sanitasi, dan juga jalan.
Discussion about this post