Jakarta, Kabar SDGs – Staf Khusus Menteri untuk Hubungan Internasional di Kementerian Hukum, Yadi Hendriana, melaksanakan kunjungan pertamanya ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada hari Jumat, 20 Desember 2024. Dalam kunjungannya, Yadi didampingi oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerjasama Kemenkumham Ronald S. Lumbuun, Sekretaris BPHN Mohamad Aliamsyah, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Constantinus Kristomo, serta I Gusti Putu Milawati.
Yadi mengevaluasi secara mendetail tugas dan fungsi utama BPHN sambil melihat berbagai fasilitas yang dimiliki lembaga tersebut. Ia berpendapat bahwa BPHN memiliki potensi besar yang dapat dimaksimalkan, terutama dalam mendukung Kementerian Hukum untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, peran komunikasi yang kuat sangat penting untuk menyampaikan peran strategis ini kepada masyarakat luas.
“Lembaga ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat mengenai hukum. Terutama dalam aspek bantuan hukum, layanan konsultasi hukum gratis, pendidikan hukum, dan menjawab kebutuhan masyarakat mengenai produk-produk hukum yang ada,” kata Yadi di Cililitan, Jakarta Timur.
Yadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers untuk periode 2022 hingga 2025, menyatakan bahwa sistem informasi dan fasilitas studio humas yang tersedia menunjukkan bahwa BPHN memiliki perhatian lebih terhadap publikasi dan kebutuhan masyarakat akan informasi hukum.
“Teruslah bersemangat, karena apa yang kita lakukan harus memberi manfaat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas yang mulia. Saya percaya jika fasilitas yang ada di BPHN terus diperbaiki, akan sangat membantu masyarakat,” tambah Yadi.
Selanjutnya, Yadi juga berdiskusi dengan para pemimpin BPHN mengenai rencana kebijakan komunikasi di Kementerian Hukum. Ia juga memberikan saran untuk perbaikan dan pengembangan fasilitas komunikasi dan Pusat Hukum BPHN.
Dalam acara tersebut, hadir pula Pranata Humas Madya Ruby Friendly, Penyuluh Hukum Madya Abdul Rozak, Penyuluh Hukum Madya Lisa Noviana, Penyuluh Hukum Madya Asiyah Budiarti, Pranata Humas Muda Rachmat Abdillah, dan beberapa perwakilan pegawai BPHN lainnya.
Discussion about this post