BANDUNG, KabarSDGs – Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menyelenggarakan Sosialisasi Pemajuan Kebudayaan di sejumlah daerah.
Kali ini Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek melakukan sosialisasi Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di Kopo Square, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh lebih dari 150 orang pegiat kebudayaan, termasuk pelaku seni dan tenaga pengajar.
Antusiasme pelaku seni dan pegiat kebudayaan dalam sosialisasi Pemajuan Kebudayaan di daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sangat tinggi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Fitra Arda mengatakan, pendiri negara sudah merancang apa yang disebut kebudayaan. Undang-undang sudah menjamin pemeliharaan kebudayaan nasional, tepatnya pada UU no 5 tahun 2017.
Undang-undang tersebut memiliki makna ketahanan dan kontribusi kebudayaan nasional dalam dunia internasional. Didalamnya jelas menekankan seluruh rakyat Indonesia termasuk pejabat negara wajib untuk menjaga kebudayaan nasional.
“Setiap kita wajib untuk menjaga kebudayaan nasional. Atas dasar itulah lahir UU no 5/2017 maknanya ada Ketahanan, dan kontribusi kebudayaan kita di kebudayaan internasional,” ujarnya dalam diskusi dan sosialisasi Pemajuan Kebudayaan, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/9/2023).
Melalui pembahasan Pokok-pokok Kebudayaan Daerah (PPKD), ujarnya, ternyata Kabupaten Bandung sudah memilikk Peraturan Daerah dalam mendukung pelaksanaan UU no 5/2017.
“Sekarang lebih mudah menjalani aksinya,” tambah pitra.
Baginya, pemajuan kebudayaan bukan hanya soal menjaga dan melestarikannya, melainkan juga harus melakukan modal sosial untuk mendukung pembangunan negara kedepan.
Kini, di tengah terpaan budaya negara lain di Indonesia, pengetahuan budaya nasional justru perlu diperkuat. Sebagaimana yang dipelajari oleh siswa di sekolah, begitu juga perlu diperdalam oleh masyarakat luas.
“Bahwa pengetahuan tradisional, pengetahuan lokal, harus menjadi pertimbangan pembangunan kedepan,” katanya.
Isu kebudayaan, ujar dia, menjadi modal utama untuk menunjang kehidupan yang keberlanjutan di Indonesia. Melalui kebudayaanlah, kehidupan masyarakat Indonesia bisa tumbuh dan berkembang bahkan bertahan jangka panjang yang berkelanjutan.
Maka, menurut Fitra, tema Pekan Kebudayaan Nasional kali ini adalah “Merawat Bumi Merawat Kebudayaan“.
“Hal inilah yang harus dilakukan, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan juga mendorong peran aktif inisiatif masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan nasional,” kata dia.
Fitra mencontohkan, seberapa jauh masyarakat Indonesia sudah melaksanakan kebudayaan yang berkelanjutan dengan mempertahankan Angklung sebagai warisan budaya benda yang tak ternilai harganya. Namun disamping itu, tak hanya mengakui namun juga perlu melestarikannya dengan menjaga ekosistem bambu sebagai bahan baku Angklung.
“Kalau bambunya gak berkelanjutan maka kebijakan yang diambil harus memepertimbangkan keberlanjutan tanaman bambu,” ucapnya.
Sehingga, menurut Fitra, ada rencana aksinya kedepan untuk mempertahankan kebudayaan nasional dengan menjaga ekosistem keberlanjutan bahan bakunya. “Begitu juga misal rendang dengan sapinya,” kata dia.
Indeks kebudayaan di Jawa Barat sendiri tercatat sebesar 53,67. Sementara indeks kebudayaan nasional 55,13. Selain itu, ada indeks kebudayaan daerah tertinggi yakni Yogyakarta 60, dan Bali 60.
“Salah satu hal yang menguatkan indeks kebudayaan di daerah itu adalah lembaga dan ekosistemnya,” kata Fitra.
Dia berharap kepada seluruh kepala daerah agar menjadikan kebudayaan masuk ke dalam skala prioritas pembangunan daerah. Bahkan semua pihak harus turut serta terlibat dalam pembangunan kebudayaan kedepannya.
“Pembahasan kebudayaan harus masuk ke Bapeda, jadi pembahasan prioritas. Semua OPD harus terlibat dalam pembangunan kebudayaan kedepan,” ungkap Fitra.
“Kebudayaan modal utama pembangunan negara,” ujarnya.
Anggaran kebudayaan menudut dia selalu naik tiap tahunnya, namun tak hanya sekadar uang tapi juga keberpihakan menjadi pokok paling penting.
“Mudah-mudahan di Jawa Barat, bisa menguatkan itu dan IPK kita. Mudah-mudahan bisa dirancang bersama-sama. Sehingga bisa memasukan berbagai hal seperti di Jawa Tumur dan Jambi,” kata dia.
Kebudayaan bukan lagi cost, tapi juga investasi jangka panjang. Yang perlu dilakukan sekarang adalah kebudayaan hsrus menjadin haluan negara, metode pembangunan, bagaimana membentuk manusia berkarakter dan berkebudayaan, hingga kedisiplinan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota DPR RI Komisi X dari Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi. Politikus sekaligus aktor kawakan ini menegaskan, Kebudayaan bisa menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa.
Namun kini nyatanya sejumlah kebudayaan asli Indonesia mulai luntur, seperti hilangnya budaya menabung, makan umbi-umbian, menimba air dari sumur, hingga budaya gotong royong.
“Sekarang kalau negara mengajak untuk kembali kepada budaya Indonesia zaman dulu dengan makan umbi-umbian pasti gak mau. Malah carinya beras subsidi,” ujar dia.
Padahal, kata dia, dana pemajuan kebudayaan di tingkat nasional cukup tinggi dan selalu naik. Namun baiknya tidak dilihat dari nilai yang tinggi, melainkan juga dukungan negara terhadap pemajuan kebudayaan mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi.
“Apa yang dilakukan oleh negara, melindungi, konservasi, mendorong kemajuan kebudayaannya. Apa yang didorong? Pemajuan untuk pariwisata, nilai, ekosistem, alat, SDM hingga infrastrukturnya,” ujar Dede Yusuf.
Discussion about this post