JAKARTA, KabarSDGs — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan penuh dalam penanganan kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang dilaporkan jatuh setelah lepas landas di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (9/1).
Menurut keterangan dari Kepala Sub-Direktorat Distribusi dan Pengendalian, Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Riswandi, bentuk dukungan yang akan segera dikirimkan berupa makanan siap saji 210 paket, makanan tambahan 210 paket, sarung tangan panjang 60 pasang, swab antigen 1000 unit, 2 buah tenda, lampu penerangan, mobil toilet dan mobil tangki air.
“Makanan siap saji, makanan tambahan, tenda, mobil toilet, tangki air, light tower, antigen, sarung tangan panjang. Sementara itu,” ujar Riswandi, di Jakarta, Minggu (10/1/2021).
Adapun bentuk dukungan tersebut sebelumnya juga berdasarkan instruksi langsung Kepala BNPB Doni Monardo, usai mendapat laporan kebutuhan tim di lapangan yang diterima dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
“Agar didukung segera,” kata Doni.
Menyusul, Kepala BNPB Doni Monardo juga dijadwalkan hadir menuju Posko Penanganan Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di JITC Tanjung Priok, usai meninjau lokasi terdampak longsor di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat, menggunakan helikopter.
Sebagaimana informasi sebelumnya bencana longsor terjadi dan menewaskan sedikitnya 11 warga di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat, pada Sabtu malam, 9 Januari 2021.
Dalam bencana longsor susulan, Danramil Kecamatan Cimanggung Kapt Inf Setio Pribadi dan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumedang turut menjadi korban.
Berdasarkan laporan sementara, intensitas hujan tinggi pada Sabtu (9/1) diduga menjadi salah satu faktor penyebab kejadian bencana di beberapa titik wilayah Jawa Barat, seperti di Garut dan kawasan lain di Sumedang.
Dalam menyikapi prakiraan puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2021 yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), BNPB telah mengingatkan BPBD Provinsi untuk melakukan upaya peringatan dini dan kesiapsiagaan, khususnya di BPBD kabupaten dan kota.
BNPB menyurati Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 34 provinsi untuk terus berkoordinasi dengan BPBD di tingkat kabupaten dan kota. Peringatan dini dan kesiapsiagaan ini didasari data prakiraan potensi banjir dan longsor pada Januari 2021 dari BMKG, yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR, BIG dan PVMBG.
Discussion about this post