Jakarta, KabarSDGs – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengimbau seluruh pelaku industri untuk menyiapkan langkah mitigasi dalam mengantisipasi potensi kepadatan di destinasi wisata favorit hingga perubahan cuaca terutama di daerah rawan bencana menjelang musim libur Lebaran 2025.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, dalam pernyataannya saat kegiatan Media Backgrounder di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (26/3/2025) mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Surat Imbauan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tentang risk assessment untuk antisipasi destinasi terutama yang memiliki kerawanan tinggi untuk dapat mempersiapkan destinasinya.
“Kementerian Pariwisata secara keseluruhan mengantisipasi situasi katakanlah yang tidak diharapkan. Sebelumnya, Kemenpar mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan berwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan ke seluruh Indonesia,” ujar Hariyanto.
Selain bekerja sama dengan BMKG, BNPB, dan stakeholder lain, Kemenpar mengembangkan platform Sisparnas (Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional) sebagai platform yang didalamnya terdapat micro site mengenai edukasi manajemen krisis dan berkolaborasi dengan BMKG menginformasikan kondisi cuaca di berbagai daerah termasuk di dalamnya cuaca di destinasi wisata.
“Di dalamnya juga ada link bekerja sama dengan BMKG, sehingga kita dapat mengetahui dari waktu ke waktu kondisi cuaca di setiap daerah,” kata Hariyanto.
Dikatakan Hariyanto, berdasarkan pemantauan dan koordinasi virtual yang dilakukan Kementerian Pariwisata terdapat daerah-daerah yang telah mengaktifkan posko TIC (Tourist Informatiom Center) seperti Yogyakarta dan Bintan.
“Kita lebih kepada bagaimana stakeholders termasuk khususnya pemerintah daerah mengantisipasi itu semua dengan media digital,” ujar Hariyanto.
Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo menambahkan terkait persiapan libur lebaran, Kemenpar turut berkolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk menghadirkan Posko Angkutan Lebaran 2025 yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan.
Posko ini juga melibatkan Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait termasuk Komdigi, Kemenpar, BMKG, ASDP, In-journey, dan lain-lain.
Sementara terkait kesiap-siagaan bencana, Kementerian Pariwisata melakukan monitoring dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Pertama terkait dengan bencana tanah hidrometriologi, meliputi curah hujan yang tinggi dan kemudian resiko banjir bandang, tanah longsor.
“Kita melakukan advokasi dengan para personel pengelola desa wisatanya. Dan kemudian resiko yang kedua adalah resiko vulkanologi. Terutama di destinasi-destinasi wisata yang ada di gunung-gunung berapi, di lereng gunung berapi. Itu juga secara sistem informasinya kami sangat terkait dengan PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi),” ujar Fadjar.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani, mengatakan berkaitan dengan manajemen risiko yang sudah dilakukan, salah satunya adalah penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental sustainability) terbukti masih relevan dengan kondisi saat ini.
Dimana industri diharapkan untuk selalu mengimplementasikan protokol CHSE demi terwujudnya rasa aman dan nyaman saat berwisata.
“Keselamatan perjalanan juga harus diperhatikan. Isu climate change membuat Kementerian Pariwisata harus lebih adaptif, sehingga kami akan menyusun pedoman untuk menangani keselamatan saat perubahan cuaca terjadi,” kata Rizki.
Adapun proyeksi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2025 oleh Kementerian Perhubungan mencapai angka 146 juta perjalanan.
Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara per perjalanan sebesar Rp2,57 juta, maka perputaran ekonomi yang terjadi selama periode Lebaran 2025 diproyeksi dapat mencapai Rp375,2 triliun.
Respons Isu Terkini
Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin yang menjadi pembahasan di antaranya mengenai pemasangan papan peringatan di lokasi atraksi wisata di kawasan Gunung Mas, Puncak, Bogor yang dikhawatirkan bisa berdampak terhadap iklim investasi pariwisata Indonesia.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani, menyampaikan Kementerian Pariwisata mempunyai kewajiban untuk menerapkan standar terhadap beberapa usaha yang sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di bawah pariwisata.
Penerapan standar tersebut harus mengacu kepada PP Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha dan Permen Parekraf Tahun 2021 yang salah satu syarat utamanya adalah lingkungan.
“Untuk itu kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Investasi atau BKPM yang merupakan koordinator terkait perizinan usaha. Dan untuk langkah ke depan ini kami akan berkoordinasi lebih intens lagi dengan kementerian/lembaga terkait maupun dengan pemerintah daerah. Rencananya juga akan kita tingkatkan sosialisasi terhadap standar usaha,” kata Rizki.
Saat ini Kementerian Pariwisata sedang mendorong Tourism 5.0 yang menjadi program unggulan Menteri Pariwisata. Dimana promosi digital menjadi prioritas yang didukung dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
“Jadi sekarang Ibu Menteri menugaskan Deputi Pemasaran untuk sesegera mungkin memperbaiki tampilan maupun cara kerja website indonesia.travel,” kata Rizki.
Saat ini pengembangan website indonesia.travel telah memasuki peluncuran tahap 1 dengan menghadirkan desain yang lebih imersif, informatif, ramah pengguna, serta penyempurnaan fitur website.
Pengembangan ini diharapkan mampu memperkuat situs sebagai pintu utama calon wisatawan untuk mengenal lebih jauh destinasi Indonesia sehingga memberikan pengalaman yang semakin berkesan.
Kemudian, Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, merespons persoalan ditemukannya ladang tanaman yang diduga ganja di kawasan Taman Nasional Bromo.
Hariyanto menilai dari dua aspek yaitu aspek law enforcement atau penegakan hukum dan aspek dampak atas kehadiran ladang tersebut.
“Bagaimanapun juga penanaman ganja dan hal-hal lain sejenisnya itu melanggar norma hukum dan langkah-langkah atau tindakan untuk memastikan penanganan hukum itu merupakan kewenangan aparat penegak hukum dalam hal ini kementerian/lembaga terkait,” ujar Hariyanto.
Kemudian aspek yang kedua adalah dampak dari kehadiran ladang tersebut terhadap pengelolaan destinasi secara keseluruhan. Ada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan.
“Jadi sejauh ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah termasuk aparat penegak hukum,” kata Hariyanto.
Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo, menyoroti peristiwa tiga kapal wisata yang tenggelam beberapa waktu lalu yakni di Labuan Bajo, Nusa Penida, dan Gili Trawangan.
Kejadian ini menjadi perhatian semua pihak. Kementerian Pariwisata juga terus memonitor dan memastikan melalui dinas maupun Politeknik Pariwisata maupun Badan Otorita agar wisatawan mendapatkan layanan yang terbaik.
“Ini terus menjadi pantauan kami di Kementerian Pariwisata,” kata Fadjar Hutomo.
Discussion about this post